Banyak Temuan! Gubernur Kalbar Sutarmidji Bakal Hapus Pejabat Eselon III dan IV Tahun 2020

Kenapa, pemangkasan eselon III dan IV? Itu tanda pelayanan yang lamban selama ini.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Pengambilan sumpah dan pelantiakan jabatan administrasi di lingkungan pemerintah kota Pontianak, di kantor Wali kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (23/1/2018) siang. Wali kota Pontianak Sutarmidji melantik 35 pejabat eselon yang terdiri dari sembilan pejabat eselon III dan 26 pejabat eselon IV. 

PONTIANAK - Gubernur Kalbar Sutarmidji bakal memberlakukan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yakni menghapuskan dan mengganti pejabat eselon III dan IV dengan Artificial Intelligence (AI) pada 2020 mendatang.

Sedangkan pejabat terkait akan dialihkan ke jabatan fungsional.

Pejabat eselon III dan IV yang akan dihapuskan nantinya berada dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PSTP).

Penghapusan akan dilakukan pada Januari 2020 mendatang.

Pernyataan ini disampaikan terbuka oleh Sutarmidji saat memimpin upacara peringatan Hari Korpri ke-48 tahun dan Hari Kesehatan Nasional yang ke- 55 tahun di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (29/11).

Diangkat Jadi Pejabat Eselon III, Mega Adelika Akan Berikan Yang Terbaik

Midji memastikan, penghapusan pejabat eselon III dan IV tidak dilakukan secara menyeluruh karena masih dibutuhkan untuk bidang-bidang tertentu terutama pelayanan untuk kebutuhan masyarakat.

Ia mengatakan, pelayanan yang sifatnya investasi perlu dipangkas, tapi tidak untuk bidang kesehatan.

"Kalau saya, dijajaran PU semua Kasi saya setuju untuk dihilangkan supaya ada percepatan. Lambannya setelah saya evaluasi betul eselon IV, bahkan distaf . Beberapa memang harus dipangkas, tidak bisa tidak,” ungkap Midji. 

“Inilah konsekuensi dari penilaian kinerja ASN yang tidak maksimal, terlalu birokratis. Akibatnya pemerintah memutuskan untuk menghilangkan mata rantai. Tujuan menghapus eselon III dan IV memotong mata rantai birokrasi. Itu yang harus dievaluasi setiap anggota Korpri," jelasnya.

Midji meminta eselon III dan IV bersiap-siap dievaluasi. Meski tak semua dihapus, tapi ia memastikan 75 persen eselon IV akan hilang.

"Saya selalu mengingatkan anggota Korpri untuk memberikan pelayanan cepat dan baik. Kenapa, pemangkasan eselon III dan IV? Itu tanda pelayanan yang lamban selama ini. Saya berharap ini menjadi perhatian bagi kita semua anggota Korpri. Berikan layanan yang tepat dan baik," ujarnya.

Ia melihat, yang paling tidak bisa berubah adalah jajaran PUPR. Dirinya khawatir lantaran PUPR merupakan tempat untuk membangun Kalbar.

Jika kalau kelakuan tak berubah, kata Midji, maka tidak akan ada perubahan yang signifikan untuk Kalbar.

"Saya tidak mau meninggalkan kesan bahwa ketika saya memimpin tidak ada yang saya buat. Kalau ada yang tidak ingin Kalbar maju, saudara jangan bertugas ditempat yang menjadi simpul untuk percepatan kemajuan Kalbar," ujarnya.

Ia mengatakan, sejauh ini masih melihat hasil audit, di mana banyak temuan.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved