Zulkarnain Nilai Butuh Waktu Bagi Pemprov Kalbar Mengubah Mental ASN

PONTIANAK - Dosen Fakultas ISIP Untan, Zulkarnain menanggapi terkait arahan Gubernur Kalbar yakni meminta setiap OPD Provinsi Kalbar untuk melakukan percepatan pelayanan publik dan mempunyai inovasi untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih transparan murah dan lebih cepat di Kalbar.

Ia mengatakan kalau dilihat dari indikator yang disampaikan dalam penilaian oleh ombudsman masih banyak indikator yang warnanya ada merah, kuning, dan hijaunya masih sedikit sekali di Kalbar.

Tentu siapapun gubernurnya harus mendorong pelayanan publik karena pelayanan publik harus terukur dan hal yang disampaikan harus transparan tidak diskriminatif dan itu menjadi sebuah keharusan.

• Gubernur Sutarmidji Minta Jangan Mudah Biarkan Tenaga Kesehatan Pindah dari Wilayah Tugasnya

"Lalu jika tidak sesegera mungkin melakukannya memang persoalan pelayanan publik juga berkenaan dengan mental dan budaya yang tidak dapat seketika bisa di ubah, tapi harus ada upaya yang kuat juga dan ini bagian dari agenda reformasi birokrasi tentang perubahan mental dari dilayani ke melayani," ujarnya.

Hal ini memang harus didorong , dan itu harus ada percepatan tanpa ada pelayanan publik yang kuat yang butuh biaya mahal untuk melakuka kreativitas dan inovasi .

"Memang itu bagaiamana pun teruji atau tidak itu dari sebuah kepemimpinan dan menghasilkan kinerja yang dipimpin dalam birokrasi melalui mengedapankan terobosan inovasi," ujarnya.

Karena memang kesulitan utama tiap kali birokrasi masih di dorong karena ada peraturan prosedur yang membuat dan menyulitkan juga . Jadi regulasi harus di pangkas dengan baik.

"Memang ketakutan juga untuk melakukan suatu bentuk kreasi. Walaupun memang selain regulasi kembali pada manusia juga perlu di ubah dari mental minta di layani ke melayani."

"Itu butuh waktu untuk pemprov dan ASN pemprov yang rada kaget karena keharusan melayani bukan dilayani," ujarnya.

Terkait dengan pemberian intensif bagi OPD yang mampu melakukan inovasi dan pelayanan publik yang cepat oleh gubernur dikatakannya sangat baik.

"Jangan sampai mau inovasi, kreatif, rutin bodoh dan pintar sama saja ukurannya itu tidak boleh. Jadi harus ada ukuran kinerjanya."

"Kalau menggunakan indikator kreatif ,inovatif harus ada insentif ransangan supaya dia kompetitif dan harus di bangun birokrasi dalam satu kondisi yang kompetitif," ujarnya.

Bentuk rewars perlu untuk OPD ini dan mereka akan senang apabila mendapat perhatian dari pejabat politiknya.

Stigma Jadi ASN Bagi Mahasiswa

Sebagai anak bangsa, mengkritik yang nyata adalah ikut serta dalam memperbaiki struktur pemerintahan.