Hearing dengan Mahasiswa dan BPJS, Ini Penjelasan Ketua Komisi 1 DPRD Sambas

Ini inovasi yang perlu, jadi BPJS jangan hanya memberatkan masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

TRIBUNPONTIANAK/RIDHOINO KRISTO SABASTIANUS MELANO
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Singbebas, Novi Kurniadi, saat memaparkan masalah BPJS di DPRD, Jum'at (22/11/2019). 

SAMBAS - Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, meminta Pemda dan BPJS untuk membuat terobosan baru.

Menurutnya, ke depan harus ada terobosan-terobosan inovatif yang bisa dibuat Pemda untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Sambas mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, khususnya masyarakat yang kurang mampu.

"Bila perlu masyarakat cukup dengan menunjukkan E-KTP, mereka sudah bisa merasakan layanan kesehatan di Puskesmas, RSUD dan lainnya."

"Ini inovasi yang perlu, jadi BPJS jangan hanya memberatkan masyarakat, dan Pemerintah Daerah," katanya, Jum'at (22/11/2019).

BPJS Kesehatan Sambas Terima Masukan dari DPRD dan Mahasiswa

Menurut Figo, untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan kelas 3.

Karena daerah juga punya hak untuk memastikan bahwa masyarakatnya mendapatkan layanan.

Maka terobosan baru seperti menggunakan E-KTP perlu untuk memastikan masyarakat Sambas semuanya terjamin oleh layanan kesehatan.

"Iya, untuk rawat kelas 3, bagi masyarakat miskin yang tidak tertampung di PBI pusat dan daerah sehubungan banyak data BDT yang tidak valid, maka Pemerintah harus berani menjamin kesehatan bagi masyarakat yang sakit, ini perintah perundangan-undangan," katanya.

Figo menjelaskan, jika saat ini masalah data terkait dengan orang miskin sampai saat ini masih belum clear.

"Persoalan data miskin juga menjadi problem serius di Sambas. Kita minta segera bisa clear dan terupdate berkelanjutan, sehingga masyarakat miskin dapat terjamin," ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan kenaikan iuran BPJS menurutnya biru bukan sebuah solusi.

Bahkan Figo pesimis keuangan BPJS akan membaik, karena ada kecenderungan tunggakan iuran BPJS akan semakin tinggi.

"Pertanyaannya kenaikan tarif BPJS apakah sebuah solusi? Yang ada saja banyak PBI mandiri yg tidak bayar apalagi di naikan? Akhirnya jadi penekanan dan bukannya kesadaran."

"Saya berani berasumsi keuangan BPJS bukannya membaik tapi. Malah akan semakin defisit," tegasnya.

Figo juga mengingatkan, seharusnya BPJS memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menaikkan iuran BPJS. Karena tidak bisa di sama ratakan di seluruh Indonesia.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved