CEK FAKTA - Video Aksi Penyegelan Ruangan Kantor Komisaris Utama Pertamina, Pekerja Menolak Ahok

DISINFORMASI - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) mendeteksi kabar tidak benar setelah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat Komisaris Umum Pertamina.

Kabar menyesatkan tersebut berupa video yang menyebut aksi penyegelan sebuah ruangan oleh para pekerja Pertamina.

Dengan klaim narasi bahwa video aksi tersebut adalah bentuk penolakan pekerja pertamina terhadap Basuki Tjahaja Purnama menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Melalui situs web kominfo.go.id, Sabtu (23/11/2019), Kemkominfo langsung meng-counter informasi keliru tersebut.

• CEK FAKTA - Kerusuhan Suporter Bola di Malaysia, WNI Indonesia Meninggal Dunia karena Ditusuk

• CEK FAKTA - Partai Berkarya dan PKS Pesta Bir?

Berikut penjelasannya dikutip dari kominfo.go.id:

Diunggah sebuah video aksi penyegelan sebuah ruangan oleh para pekerja pertamina dengan klaim narasi bahwa video aksi tersebut adalah bentuk penolakan pekerja pertamina terhadap Basuki Tjahaja Purnama menjadi Komisaris Utama Pertamina.

Faktanya setelah ditelusuri video tersebut bukanlah aksi penolakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melainkan aksi yang dilakukan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) pada 1 Maret 2017.

Alasan aksi tersebut, karena Dewan Komisaris Pertamina kala itu tak kunjung memberikan penjelasan rinci mengenai pemberhentian Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang.

Berikut fakta sebenarnya dikutip dari Kompas.com:

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memasang segel di pintu ruang kerja Wakil Komisaris PT Pertamina (Persero) yakni Arcandra Tahar.

Adapun alasan pemasangan segel, karena Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut adalah orang yang harus bertanggung jawab terkait pencopotan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina beberapa waktu lalu.

"Penyegelan ruang kerja Komisaris ini merupakan tindak tegas dari pencopotan dua pimpinan kami, mereka yang mengusulkan posisi Wadirut adalah Komisaris dan semua ditandatangani Komisaris kemudian disetujui oleh Menteri BUMN. Jadi mereka harus bertanggung jawab," kata Ketua Dewan Pembina FSPPB, Ugan Gandar di Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Alasan lainnya yakni, disetujuinnya posisi Wakil Direktur Utama oleh Dewan Komisaris, sehingga terjadi berbagai kekisruhan di dalam tubuh Pertamina, seperti yang selama ini disebut-sebut sebagai matahari kembar.