OJK Pastikan Fintech Abang Desa Segera Kantongi Izin

Saya sudah berkomunikasi dengan pemilik Abang Desa. Kita melihat keseriusan mereka dalam mengurus izin. Saat ini sudah tinggal setahap lagi

OJK Pastikan Fintech Abang Desa Segera Kantongi Izin
TRIBUN/FILE
Kepala OJK Kalbar M Rizky Purnomo berfoto bersama dengan jurnalis di Pontianak usai mengikuti syukuran HUT ke-8 OJK di Kantor OJK Kalbar, Jumat (22/11/2019). 

PONTIANAK - Pertumbuhan fintech peer to peer (P2P) lending semakin luar biasa. Namun keberadaan fintech P2P asing juga tak kalah mendominasi. Oleh karena itu kehadiran fintech lokal mesti didukung.

Kepala OJK Perwakilan Kalbar M Rizky F Purnomo mengatakan fintech peer to peer lending milik lokal yakni Abang Desa sudah hampir mengantongi izin OJK.

Di Usia ke-8, OJK Ingin Masyarakat Makin Cerdas Berinvestasi

AAUI Cabang Pontianak Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Ke-8 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jajaran Pimpinan Tribun Pontianak Kunjungi Kantor OJK Kalbar, Ucapkan Selamat HUT OJK yang ke-8

Menurutnya ini sangat bagus sekali, mengingat perkembangan fintech P2P yang luar biasa. Apalagi dominasi fintech dari luar.

“Saya sudah berkomunikasi dengan pemilik Abang Desa. Kita melihat keseriusan mereka dalam mengurus izin. Saat ini sudah tinggal setahap lagi untuk mendapatkan legalitas,” sebut Rizky.

Selain Abang Desa, ada fintech p2p MyAgro. Hanya, lanjut Rizky, dari Fintech tersebut juga harus memiliki izin OJK jika ingin beroperasi di Kalbar.

“Untuk MyAgro masih belum (izin). Ya, kalau mau serius urus dulu izin. Jika tidak berizin tentu dilarang beroperasional,” kata Rizky.

Menurutnya perkembangan Fintech P2P yang luar biasa ditambah dengan antusias masyarakat yang menjadi nasabah tentu ditengarai karena memang berbagai kemudahan yang diberikan.

Sebut saja kemudahan mendapatkan dana dengan platfom kecil seperti dari Rp 1 juta. Beda dengan bank, karena dana yang dipinjamkan besar maka persyaratan peminjaman juga rumit.

“Tapi karena kemudahan ini juga diikuti dengan risiko besar, beberapa nasabahnya malah terjebak masalah. Misal baru sebulan telat bayar, itu semua relasi, kawan-kawan si nasabah langsung ditelepon. Kan seperti itu juga gak benar,” sampainya.

Dia juga berharap masyarakat paham kewajiban fintech adalah mesti memiliki izin dari OJK baru bisa beroperasional. Karena dengan demikian pengawasannya dari OJK. (nin)

Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved