PRO-KONTRA Ahok Dirut BUMN - Faisal: Ahok Bukan Malaikat, Rizal Ramli Menolak

Masuknya nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ke dalam salah satu jabatan direksi di perseroan badan usaha milik negara (BUMN) menuai pro-kontra.

Menurut ekonom senior Indef, Faisal Basri, akan membawa ke arah perbaikan lebih baik.

Dia berharap Ahok tidak bekerja sendirian dalam mengubah kinerja perseroan yang akan dipimpin.

"Kalau tanpa tim, ya berat. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga enggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi," kata Faisal ditemui seusai menghadiri Kongkow Bisnis Pas FM, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Lebih lanjut, Faisal mengkhawatirkan, bila Ahok ditugasi untuk mengubah kinerja perseroan secara individual, akan terjadi chaos di tubuh internal. Dengan alasan, Ahok bukanlah orang yang ahli dalam membidangi bidang tersebut.

Dia memberikan contoh, Dwi Soetjipto saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), banyak pejabat di bawahnya enggan bekerja sama.

"Kan repot, diganjel terus karena yang kerja sehari-hari kan birokrasi perusahaan itu," ujarnya.

Oleh sebab itu, sekali lagi dia menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memberikan kewenangan serta jaminan kepada Ahok agar tidak terjadi hambatan dalam mengubah perseroan yang akan diemban nantinya.

"Ya orang hebat bisa jadi tersandera kalau sistemnya sudah berat. Jadi tidak bisa satu orang saja. Jadi harus tim," lanjutnya.

Selain itu, dari sederet perusahaan BUMN yang ada, Faisal menyebut dua perseroan yang harus menjadi fokus, yaitu PT PLN dan PT Pertamina.

Pasalnya, kedua perusahaan ini memberikan kontribusi tertinggi di Kementerian BUMN. Apalagi, di mata publik, PLN dan Pertamina kerap menjadi ladang para mafia.

"Kalau itu dijaga tidak dirampok, sudah bagus banget karena itu dua perusahaan terbesar," ucapnya.

Penolakan dari Rizal Ramli

Santernya Isu beredar soal Basuki Tjahja Purnama alias Ahok jadi petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memantik respon dari berbagai pihak.

Bahkan, penolakan terhadap masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta ke BUMN juga datang dari tokoh publik.

Satu diantaranya adalah penolakan dari Pakar Ekonomi Rizal Ramli.

Rizal Ramli menilai kemampuan Ahok hanya kelas Glodok yang tidak memiliki pengalaman korporasi.

Pernyataaan Rizal Ramli soal penolakannya terhadap Ahok dilontarkan saat acara Kabar Petang unggahan kanal YouTube tvOneNews, Rabu (20/11/2019).

"Sebetulnya istilah itu, istilah bercanda kelasnya kelas Glodok, di Glodok itu banyak pengusaha bagus-bagus, hebat-hebat, ulet tapi dalam transaksi bisnisnya biasanya saling percaya cukup tanda tangan sedikit saja sudah oke semua," terang Rizal Ramli.

Lebih lanjut, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa dalam kasus pengangkatan Ahok tidak bisa dilakukan semudah itu.

"Nah di perusahan skala besar, BUMN skala internasional, enggak bisa transaksi atau deal itu hanya dengan secarik kertas dan tanda tangan, harus ikuti prosedurnya karena kalau nggak itu ada masalah," terangnya.

Selain itu, Rizal Ramli menilai bahwa Ahok masih memiliki banyak masalah hukum.

"Nah Ahok kan masih punya banyak masalah hukum, kasus Rumah Sakit Sumber Waras, beli bus rongsokan dan sebagainya," jelasnya.

Kemudian, Rizal Ramli menjabarkan beberapa masalah yang dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Rizal Ramli menilai Ahok tidak sukses dalam mengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Ahok pernah jadi Gubernur di DKI Jakarta, waktu dia masuk dia bikin heboh dia jelek-jelekin BUMD, 'manajemennya nggak bagus', dia ganti dengan 30 orang anak muda, konco-konconya Ahok, tapi ternyata juga tidak ada hasilnya," terang Rizal Ramli.

"Setelah berapa tahun tidak ada perbaikan kinerja yang bagus, kalau Ahok punya pengalaman eksekutif pasti dari pergantian terjadi perbaikan," tambahnya.

Selanjutnya, Rizal Ramli memberikan contoh lain soal LRT.

"Contoh lain, saya ikuti sidang kabinet, Ahok ngotot supaya LRT itu pakai rel yang lebar, padahal ini LRT hanya di dalam kota, nah sekarang ternyata yang terjadi LRT punya banyak masalah," ungkapnya.

Dari contoh masalah-masalah tersebut, Rizal Ramli menilai bahwa Ahok tidak punya kemampuan korporasi.

"Jadi ini masalah-masalah nunjukin kalau yang namanya Ahok dramanya doang yang gede, tapi kemampuan korporasinya itu betul-betul mengecewakan, sayang kalau Pertamina dijadikan percobaan yang tidak perlu," ungkap Rizal Ramli.

Menurutnya tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan yang dilakukan Ahok selama menjabat Gubernur di DKI Jakarta.

"Tapi apa perbaikan kinerja Ahok yang signifikan? Kan enggak ada," ujarnya.

Penolakan Masuknya Ahok ke BUMN, Staf Khusus Menteri BUMN: Takut Ahok Akan Membersihkan Birokrasi

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah dipastikan akan menduduki posisi strategis di satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan jika Ahok akan bergabung ke BUMN awal Desember mendatang.

Namun, belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN terkait dengan posisi yang akan dijabat oleh Ahok.

Meskipun demikian, santer dikabarkan Ahok akan menempati posisi sebagai Komisaris Utama atau Direktur Utama (Dirut), PT Pertamina.

Kabar tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Satu di antaranya adalah serikat pekerja PT Pertamina.

Serikat pekerja PT Pertamina menolak masuknya Ahok menjadi bagian dari PT Pertamina.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB) Arie Gumilar yang memposting spanduk penolakan Ahok menjadi bos di Pertamina.

Terkait dengan penolakan tersebut, Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga menduga penolakan serikat pekerja Pertamina terhadap Ahok kemungkinan dilandasi oleh dua hal.

Pertama, dengan masuknya Ahok mereka takut jika Ahok akan membersihkan birokrasi di dalam BUMN.

Arya menuturkan jika BUMN adalah badan usaha yang fokus kepada profesionalitas.

"Jadi kalau ada penolakan dari kawan-kawan BUMN di tempat tertentu di BUMN itu bisa dua nih yang kita lihat, pertama mereka takut terhadap masuknya Pak Ahok di dalam BUMN," terang Arya Sinulingga dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Minggu (17/11/2019).

"Takut seperti yang terjadi di DKI dimana Pak Ahok melakukan pembersihan terhadap birokrasi," tambah Arya Sinulingga.

Kedua, penolakan Ahok bersifat politik.

"Kedua ini jangan-jangan politik, nah kalau politik ini lucu banget, kenapa sampai kawan-kawan di BUMN bermain-main politik," ujar Arya Sinulingga.

Dikutip dari Tribunnews.com, ada sejumlah point yang tertulis pada spanduk tolak Ahok di Pertamina.

Arie Gumilar memposting penolakan tersebut melalui akun Instagram @ariegoem.

Berikut adalah isi spanduk FSPPB tolak Ahok di Pertamina:

1. Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapapun yang suka bikin rusuh

2. Memilih figur tukang gaduh, bersiaplah Pertamina segera runtuh

3. Berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacauan jadi musuh kami

4. Pertamina menjulan, rakyat senang, pemberang datang, kita perang

5. Pertamina bukan sarang koruptor, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor (Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)