Pasca Ditertibkan Satpol PP, PKL Damba Tempat Berjualan yang Layak
Satu di antaranya penjual bumbu dapur, Ita. Ia sangat menyayangkan penertiban yang dilakukan Satpol PP yang dinilai belum adanya solusi.
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Maudy Asri Gita Utami
lihat foto
KUBU RAYA- Pasca penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar sore Sungai Raya Dalam simpang Polda menuju RSUD Soedarso oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kubu Raya, Kamis (21/11/2019).
Beberapa PKL pun menyampaikan aspirasinya terkait hal demikian.
Satu di antaranya penjual bumbu dapur, Ita.
Ia sangat menyayangkan penertiban yang dilakukan Satpol PP yang dinilai belum adanya solusi.
• Satpol PP Kubu Raya Tertibkan Lapak PKL, Wakira: Saya Ikuti Aturan Pemerintah
"Paling kami ini minta tempat yang layak untuk berjualan dan pembelinya banyak ," ujarnya yang sudah 7 tahun berjualan, Kamis (21/11/2019).
Ibu tiga anak ini menuturkan, sebelumnya sudah pernah ditempatkan di Pasar Jl Parit Haji Muksin II.
Namun ia harus menelan pil pahit, dikarenakan sepinya pembeli.
"Masa kita jualan sedikitpun tidak ada laku, sepi sekali pembelinya," jelasnya.
Selain itu, Pedagang sayuran, Herman berharap ada solusi dari pemerintah terkait guna mensejahterakan PKL yang berjualan di sepanjang Jl Sungai Raya Dalam.
"Seharusnya pemerintah dapat memberikan solusilah, memberikan tempat yang layak untuk kami," tutupnya.
Menyalahi Aturan
Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kubu Raya melakukan penertiban lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar JL Sungai Raya Dalam (Serdam) simpang Polda menuju RSUD Soedarso dan lapak di sepanjang Jl Arteri Supadio, Kubu Raya, Kamis (21/11/2019).
Pantauan Tribun, pukul 09.00 WIB penertiban Satpol PP Kubu Raya berjalan aman dan tertib.
Petugas mengangkut lapak-lapak penjual yang sejatinya sudah dikosongkan.
Namun ada beberapa barang-barang penjual yang telah diamankan di Kantor Satpol PP Kubu Raya.
Perlu diketahui, di Jl Sungai Raya Dalam digunakan untuk PKL berjualan saat sore hari.
Sedangkan di Jl Arteri Supadio, PKL berjualan buah-buahan di atas trotoar serta menjual makanan lainnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Tribun Pontianak, sebelumnya para PKL telah mendapat sosialisasi dan himbauan terkait adanya penertiban.
Setelah mengangkut satu persatu lapak PKL ke dalam mobil operasional.
Petugas pun menancapkan himbauan Peraturan Daerah (Perda) tentang tertib bangunan dan reklame, yakni pasal 31 dan 54.
Jika dilanggar, akan terancam hukuman 6 bulan penjara atau denda Rp. 50 juta.
Kasatpol PP Kubu Raya, Adriansyah mengatakan penertiban ini telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya No. 4 Tahun 2010 tentang ketertiban umum.
"Mereka sudah melanggar perda yang telah diatur dengan mendirikan bangunan di atas parit. Dan telah lama kita lakukan himbauan maupun peringatan."
"Awalnya kita memberikan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 hingga SP 3 kepada PKL," ujarnya, Kamis (21/11/2019).
Lebih lanjutnya, ia menerangkan penerbitan di Jl Sungai Raya Dalam, telah mengamankan lapak yang menjual makanan dan minuman.
"Barang-barang meraka yang kita amankan dapat di ambil di kantor dan akan kita buat berita acaranya. Adapun jumlah lapak yang kita tertibkan ada 4," ucapnya.
Tak hanya menertibkan lapak PKL saja, kedepannya jajaran Satpol PP juga akan menertibkan reklame.
"Sepanjang jalan ayani tidak boleh ada atribut-atribut yang dipasang di jalan," imbuhnya.
Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat, badan usaha serta partai politik agar tidak memasang atribut di sepanjang jalan protokol.
"Sesuai dengan arahan Bupati Kubu Raya. Mengingat ini untuk kepentingan umum."
"Jadi kita komunikasikan secara persuasif kepada pedagang dan berjalan aman tanpa keributan," bebernya.
Kedepannya Satpol PP Kubu Raya akan terus menggencarkan penertiban di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan fungsi ,yakni memelihara ketentraman dan ketertiban umum. (*)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
