Lomon: Pelaksana Survei Mesti Daftarkan Diri ke KPU

Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas, mendorong terwujudnya suasana kondusif

Lomon: Pelaksana Survei Mesti Daftarkan Diri ke KPU
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner KPU Kalbar, Lomon 

PONTIANAK - Komisioner KPU Kalbar, Lomon memastikan jika pelaksana survei harus mendaftarkan dirinya di daerah yang melaksanakan Pilkada.

Diterangkan Lomon, Lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan oleh lembaga yang sudah terdaftar di KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

"Pendaftarannya dilakukan dengan ketentuan jika dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di KPU/KIP Kabupaten/Kota setempat," katanya, Selasa (19/11/2019).

Terkait Semburan Air Bercampur Gas di Kayong Utara, Dinas ESDM Kalbar Minta Pemkab Uji Laboratorium

Hal ini, diungkapaknnya, sesuai dengan Pasal (47) dan (48) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota.

Lebih lanjut dijelaskannya, lembaga pelaksana survei atau Jmjajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat wajib mendaftar pada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen.

Dokumen tersebut berupa akte pendirian/badan hukum lembaga, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat.

Akademisi Poltesa Sambas: Pilkada Serentak Amanah UU

Kemudian surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat, pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan surat pernyataan.

Surat pernyataan itu, kata dia menerangkan bahwa lembaga Survei tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan.

Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas, mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar, benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat.

Termasuk tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data, menggunakan metode penelitian ilmiah dan melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

Buka Roadshow ILOC, Sutarmidji Sebut Pentingnya Data Dalam Pengambilan Keputusan

Lebih lanjut dijelaskannya, pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 1 November 2019 sampai dengan 23 September 2020.

"KPU Provinsi atau Kab/Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana hitung cepat hasil pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat atau hitung cepat dan pelanggaran tindak pidana," pungkas Lomon

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved