DPRD Kabupaten Sambas Konsultasi Ke BNPB Bahas Perda Penanggulangan Bencana Daerah

Khususnya untuk kajian akademik terkait Perda Perencanaan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024.

Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/IST/DPRD Kabupaten Sambas
Anggota DPRD Kabupaten Sambas, bersama dengan BPBD saat melaksanakan konsultasi ke kantor BNPB di Jakarta. 

SAMBAS - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, melaksanakan Konsultasi ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Kegiatan konsultasi tersebut, dilaksanakan oleh DPRD bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas, pada Senin kemarin.

Dimana tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk konsultasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sambas tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024.

Khususnya untuk kajian akademik terkait Perda Perencanaan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024.

Pada kesempatan itu, rombongan DPRD di pimpin langsung oleh ketua Pansus Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024, Lerry Kurniawan Figo.

Dan di dampingi oleh para anggota DPRD serta Kepala BPBD Kabupaten Sambas, Yudi.

DPRD Sambas Jadwalkan Pembahasan RAPBD 2020 Pekan Depan

Ketua DPRD Kabupaten Sambas H Abu Bakar mengatakan, pihaknya akan segera membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sambas, Tahun Anggaran 2020 pada pekan depan.

Ia katakan, pembahasan itu sudah di jadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Sambas.

"Hari ini telah di jadwalkan oleh Bamus tanggal empat November nanti akan dimulai penjelasan dan penyampaian tiga buah Raperda," ujarnya, Jum'at (1/11/2019).

Dari jadwal yang di rencanakan pembahasan anggaran 2020 ini akan selsai pada 29 November mendatang.

"Jadwalnya akan berakhir tangal 29 November, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," katanya.

Ia menjelaskan, tidak ada keraguan dalam pembahasan anggaran tahun depan. Ia tegaskan, DPRD dan Pemda akan menyelesaikannya tepat waktu.

"Insyallah tepat waktu," tutupnya.

BNPB Rilis ada 49 Titik Panas Terdeteksi di Wilayah Kalteng

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalteng menginformasikan bahwa jumlah titik panas atau hotspot yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan terdeteksi hingga 49 titik. Sejumlah titik panas tersebut tercatat berdasarkan data Lapan Fire Hotspot Kamis (15/8) pukul 18.00 WIB kemarin

Sebaran titik panas terdeteksi di tujuh kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Pulang Pisau 21, Barito Selatan 9, Kapuas 8, Barito Timur 4, Kotawaringin Timur 2, Lamandau 2, Seruyan 1 dan Kota Palangkaraya 2. Sejumlah titik hotspot berpengaruh terhadap kualitas udara di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dalam rilis resmi di sampaikan ‎‎Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB‎‎ Agus Wibowo menyebutkan saat ini Kualitas udara menunjukkan kategori sedang hingga tidak sehat di wilayah Palangkaraya, sedangkan di wilayah lain seperti Pangkalan Bun, Sampit dan Muara Teweh menunjukkan kualitas udara baik.

Baca: Tim Kemenpan dan RB Menilai Pelayanan Publik di Polres Singkawang

Baca: Meski Tengah Hiatus, Tak Disangka V BTS Beri Respon Mengharukan pada ARMY yang Curhat Masa Sulit

Asap yang masih terjadi di wilayah Kalteng juga berpengaruh pada jarak pandang atau visibilitas. BPBD Provinsi Kalteng mencatat jarak pandang yang berbeda di beberapa tempat, seperti Pangkalan Bun dan Sampit 9 km, Palangkaraya 6 km, Buntok 5 km dan Muara Teweh 4 km.

Mengantisipasi bahaya asap, BPBD Provinsi Kalteng bersama dinas terkait lainnya memberikan pelayan kesehatan kepada para petugas maupun sukarelawan yang berjibaku menghadapi karhutla.

Selain itu, BPBD juga memberikan masker untuk murid-murid sekolah dasar, seperti SD Negeri 11 Langkai dan SD Negeri 3 Tanjung Pinang.

Hingga kini (15/8) BPBD di tingkat kabupaten dan kota serta provinsi terus berupaya untuk memadamkan api dan titik panas. Sebanyak 1.512 personel gabungan melakukan operasi pemadaman maupun pendinginan atau mopping up.

Ke-1.512 personel tersebut berasal dari warga 705 personel, TNI 500, Polri 205, dan BPBD 102. Personel gabungan tersebut tersebar di beberapa titik dengan tugas utama yaitu pencegahan. Personel turun ke masyarakat untuk mengimbau mereka tidak membakar lahan.

Upaya pencegahan lain yaitu melakukan patroli di wilayah-wilayah rawan. Di samping itu, tentu melakukan upaya pemadaman maupun penegakan hukum.

Sementara itu, satuan tugas (satgas) darat tersebut mendapatkan dukungan satgas udara melalui pengiriman helikopter untuk pengeboman air atau water-bombing dan patroli.

Sejumlah helikopter melakukan pengeboman di beberapa titik, seperti helikopter jenis Mi-7 melakukan 2 sorti di wilayah Bukit Tunggal dan Marang. Total 2 sorti pengeboman hanya di wilayah tersebut menghabiskan air sebanyak 160.000 liter atau dengan 40 kali pengeboman.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved