Bupati Serahkan Sertifikat PTSL ke Warga Tranmigrasi Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar

Untuk SP 2 Desa Sungai Pelang target sebanyak 200 KK, dengan jumlah terealisasi sebanyak 186 KK atau 558 persil dari target keseluruhan 600 persil.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Ketapang, Martin Rantan saat menyerahkan sertifikat tanah melalui program PTSL dari Kantor ATR/BPN Ketapang. 

KETAPANG - Bupati Ketapang, Martin Rantan menyerahkan sertifikat atas tanah kepada warga transmigrasi di lokasi SP 1 Desa Sungai Besar dan SP 2 Desa Sungai Pelang Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Senin (11/11/2019).

Dalam kesempatannya, Martin mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Ketapang dan instansi terkait lantaran dengan adanya sertifikat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas tanah.

Martin menilai, jika belum ada jaminan atas kepastian hukum mengenai tanah atau lahan sering memicu terjadinya sengketa sehingga menimbulkan konflik atas lahan atau tahan.

Ketua TP4D Sintang Pastikan Siap Awasi dan Dampingi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kantor ATR/BPN Ketapang Sudah Serahkan 5.500 Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL

"Sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki," tegas Martin.

Martin juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Ketapang yang telah memfasilitasi terlaksananya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilokasi SP. 1 Sungai Besar dengan target adalah 350 KK.

Dan yang terealisasi sebanyak 315 KK atau 946 persil dari target keseluruhan 1.050 persil.

Sisa yang belum di proses sebanyak 35 KK atau 105 persil.

Untuk SP 2 Desa Sungai Pelang target sebanyak 200 KK, dengan jumlah terealisasi sebanyak 186 KK atau 558 persil dari target keseluruhan 600 persil.

Sisa yang belum diproses sebanyak 14 KK atau 42 persil secara lengkap dan cepat.

"Pesan saya, sertifikat yang ada dijaga dengan baik, jangan sampai hilang dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk pengembangan ekonomi," harapnya.

Martin juga menjelaskan tujuan pemerintah dalam program PTSL adalah menjamin legalitas, memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap asetnya, obyeknya dan sesuatu yang berharga yaitu obyek tanah.

Untuk itu, Martin berharap setelah terbit sertifikat dengan melalui proses panjang dan penantian yang cukup lama ini maka warga diminta untuk menjaga sertifikat ini dengan sebaik-baiknya.

Sertifikat tersebut  sebagai bukti hak sangat penting dalam menjamin kepastian hukum.

"Tapi yang lebih penting menjaga tanah atau lahan dengan dikelola sebaik mungkin dan jangan sampai mengabaikan lahan atau tanah mengingat kawasan disini rawan terjadi kebakaran," jelasnya.

Terakhir Martin juga mengajak para kepala desa, para RW maupun RT untuk mendata kembali warganya yang memiliki tanah namun belum memiliki legalitas.

Data tersebut agar disampaikan ke BPN dan dilakuka legalitas melalui program PTSL yang berkelanjutan.

"Saya berharap masyarakat Desa Sungai Besar dan Desa Sungai Pelang untuk sanggup bersama-sama menjaga supaya daerah kita ini tetap kondusif dan aman," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved