Berikut Analisa Pengamat Ekonomi Untan Terkait Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Pontianak

Berikut Analisa Pengamat Ekonomi Untan Terkait Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Pontianak

PONTIANAK - Warga Kota Pontianak Kalimantan Barat, beberapa waktu terakhir mengalami kelangkaan gas elpiji 3 Kg.

Kondisi ini mulai dikeluhkan warga, bahkan sampai membuat Gubernur Sutarmidji turun tangan, dengan mengintruksikan kepada Wali Kota Bupati untuk menindak apabila ditemukan pangkalan gas elpiji , yang menyalahi aturan.

Gubernur juga meminta Pertamina untuk segera mengatasi persoalan ini.

Lalu bagaimana pengamat ekonomi melihat persoalan ini.

Baca: Disperindagnaker Sebut Ketersediaan LPG 3 Kg di Mempawah Masih Stabil

Baca: FOTO: Warga Pontianak Mengantri untuk Mendapatkan LPG 3 Kg

Baca: Pertamina Menyiapkan Sebanyak 40 Juta Tabung Gas LPG 3 Kg Untuk Se-Kalbar

Berikut analisa Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Ali Nasrun.

Saya kira yang kita duga memang penggunanya (gas elpiji) lebih banyak dari yang tersedia.

Pertamina tentu tidak bisa semaunya menambah stok.

Itukan subsidi, artinya tergantung dana yang disediakan pemerintah.

Walaupun misalnya ada penambahan pengguna, kalau subsidinya tidak bertambah ya, pertamina juga tidak bisa menambah.

Nanti nagihnya (biaya red) sama siapa.

Pertamina tidak menanggung selisih itu.

Besar dugaan kita karena pertama, memang pertambahan jumlah penduduk.

Kedua, karena semakin banyaknya pengguna beralih menggunakan gas elpiji 3 kg.

karena bagaimanapun gas elpiji bagi ibu-ibu selisihnya harganya lumayan, ketimbang gas non subsidi.

jadi itu saya kira, dua penyebab itu sehingga semakin hari gas elpiji 3 kg semakin langka.

Kemudian berdasarkan data pemerintah jumlah penduduk miskin itu kan berkurang, artinya wajar kalau pemerintah menurunkan jumlah subsidinya.

Tapi kenyataan dilpangan masih banyak orang miskin, sehingga penyaluran itu tidak cukup.

Jangankan yang miskin, yang tidak miskin juga ikut menggunakan gas elpiji 3 Kg.

Gas non subsidi langka tidak? kalau tidak, artinya di Pertamina gas itu ada, kalau ikut langka gas non subsidi, berarti ada persoalan dipenyaluran persediaan sehingga tidak memenuhi kebutuhan .

Soal warga bukan miskin menggunakan gas elpiji 3 Kg, saya kira itu hal yang lumrah terjadi.

Sekarang siapasih yang mampu mengawasi. Ada tidak yang mampu mengawasi.

Jadi selama gas elpiji ada dipasaran dan bisa dibeli siapapun ya, apalagi bagi ibu-ibu, dengan selisih harga itu juga suatu yang berharga dan mungkin juga dengan pola rumah tangga sekarang yang tidak terlalu banyak masak dirumah, misalnya, dengan gas 3 Kg sudah mencukupi.

Kalau mengharapkan peran pemerintah saya juga tak percaya itu bisa maksimal, kemampuan mengawasi itu yang bagaimana?

Apa bisa setiap pembeli ditanya, apakah kamu miskin atau tidak?

Kau dulu ada ide, setiap orang tidak mampu atau miskin diberikan kartu.

Namun itu juga bisa dengan mudah diakali.

Orang yang tidak miskin pinjam kartu, jadi yang punya kartu yang berdagang.

Saya kira solusinya ya, kalau pemerintah punya anggaran tambah kuotanya.

Kalau tidak ditambah yang tetap saja. sebenarnya bagi Pertamina gas itu ada.

Saya kira kelangkaan itu disebabkan jumlah yang tersedia tidak memenuhi permintaan.

Sementara yang tidak ada batasan itu adalah permintaan.

Persediaan dibatasi subsidi. Orang merasa miskin dan tidak miskin tidak dibatasi.

Kalau terkait permainan, dulu banyak disinyalir gas elpiji oplosan.

Kalau ada terjadi itu, saya kira aparat mesti bertindak tegaslah, karena itu sudah kecurangan.

Jadi dulu pernah ketangkap.

Saya tidak tahu kalau sekarang masih ada atau tidak.

Itukan memang menguntungkan dan bisa membuat kelangkaan, karena berarti yang gas 3 kg kian banyak yang makai, itu dulu pernah ketangkap, saya tidak tahu sekarang ( gas oplosan) terjadi lagi atau tidak. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak