Kader Demokrat Tak Dapat Jatah Menteri, Erma: Tak Masalah, Itu Hak Preogatif Presiden

Selain itu, penunjukan satu diantara tokoh Dayak menjadi Wakil Menteri dinilainya juga merupakan torehan sejarah baru.

Kader Demokrat Tak Dapat Jatah Menteri, Erma: Tak Masalah, Itu Hak Preogatif Presiden

PONTIANAK - Politikus Kalbar, Erma S Ranik mengungkapkan jika Partainya Demokrat tidak masalah jika belum ada kader partai berlambang mercy tersebut menjadi Menteri dari Presiden Jokowi.

"Biasa-biasa saja, ndak ada yang masalah, namanya juga hak prerogatif Presiden. Pasti Pak Presiden punya pertimbangan, dan kita hormat dengan pertimbangan itu, kalau belum ada kader Demokrat yang diminta membantu Presiden saat ini, kita yakin itu yang terbaik menurut Pak Presiden," kata Erma Ranik, Minggu (27/10/2019).

Sebelumnya, ia pun mengucapkan selamat kepada Menteri dan Wakil Menteri yang sudah ditunjuk, meskipun komposisi khususnya Menteri Agama dinilainya mengejutkan.

Selain itu, penunjukan satu diantara tokoh Dayak menjadi Wakil Menteri dinilainya juga merupakan torehan sejarah baru.

Baca: Rulida: Sarana dan Prasarana Kunci Tata Kelola Pemerintahan Baik

Baca: Lima Hari Operasi Zebra Kapuas 2019, Polisi Tilang 715 Pengendara

"Bukan berbicara etnis, namun selaku orang Dayak, Pak Jokowi sudah membuat pecah telor, pertama kali dalam sejarah orang Dayak diangkat menjadi Wakil Menteri, menurut saya suatu pencapaian," jelas Erma Ranik.

Erma menilai jika kabinet jilid II Jokowi ini ialah kabinet rekonsiliasi, yang diharapkannya bekerja dengan baik dan bisa membawa Indonesia lebih baik.

"Kalau ada kritik-kritik yang disampaikan kepada Menteri dan Wakil Menteri, tahan dulu, kan belum kerja, masa belum kerja sudah dikritik sih," ucapnya.

Termasuk, kata Plt Ketua DPD Demokrat Kalbar ini, memberikan kepercayaan penuh pada Presiden Jokowi.

"Inikan masih belum bekerja, baru beberapa hari, kira beri kepercayaan kepada beliau (Jokowi, red) untuk memimpinnya dan bekerja," timpal mantan Anggota DPR RI ini.

Lebih lanjut, Erma yang juga pengurus DPP Partai Demokrat ini juga menegaskan jika Demokrat akan tetap objektif.

"Kita sejak 2014 sampai 2019, Demokrat tidak pernah memposisikan diri sebagai oposisi, kita judulnya penyeimbang, kalau bagus kita puji, kalau salah kita kritik dengan keras, menurut saya itu lebih fair dalam politik Indonesia," tukas Erma Ranik.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved