Tanggapan DPRD Sambas Terkait Kuota CPNS, Ajukan 550 Formasi

Tanggapan DPRD Sambas Terkait Kuota CPNS, Ada 550 Formasi

SAMBAS - Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum, DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan ada 550 formasi yang diajukan ke Kemenpan RB.

Ia mengaku terkejut dan belum tahu pasti mengapa yang di ajukan sebesar 550 dan hanya di setujui 355 Formasi.

"Kalau tidak salah dan sepengetahuan saya usulan kita (Sambas) ke Kemenpan RB itu sekitar 550 formasi. Namun apakah memang dikurangi lagi oleh BKDSDMAD atau memang kuota dari kemampuan kita sehingga berkurang jadi 355, Kita juga belum tahu berapa PNS dan P3K. Dan saya kira P3K tentu lebih banyak," ujarnya, Kamis (24/10/2019) saat dihubungi.

Baca: Tujuh Tahun Usia RSUD Kota Pontianak, Kini Sandang Bintang Lima

Baca: Sanggau Dapat 201 Kuota CPNS 2019, Tokoh Pemuda Sanggau Sebut Belum Memadai

Baca: Jelang Perekrutan CPNS 2019, Sanggau Usulkan 210 Formasi

Namun demikian, ia mengaku DPRD mengapresiasi karena Pemda sudah membuka formasi untuk PNS.

"Dalam hal ini Kita apresiasi pemda karena sudah membuka formasi untuk ASN, tentunya formasi ini harus menyesuaikan kebutuhan," ungkapnya.

Lebih lanjut Figo mengatakan, jika dirinya cukup menyayangkan karena tidak ada formasi P3K yang dimasukkan oleh BKDSDMAD Sambas pada tes CPNS kali ini.

Padahal kata dia, itu merupakan sebuah solusi yang bisa di ambil oleh Pemda untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di Pemerintahan.

"P3K Ini merupakan solusi dari kurangnya pegawai fungsional kita dan para pencari kerja yang honorer bisa meningkatkan statusnya yang mendambakan ingin jadi ASN," tuturnya.

"Saya kira khusus untuk P3K kita prioritaskan dan buat formasi khusus untuk para tenaga honorer atau yang sudah melakukan test beberapa waktu lalu, tapi tidak lulus. Ini saya kira lebih efektif dan efisien," jelasnya.

Ia pun meminta BKDSDMAD Sambas bijaksana dalam mengambil langkah-langkah untuk Kabupaten Sambas.

"Saya kira kita harus bijaksanalah, Berikan kesempatan kepada yang sudah mengabdi, kita beri penghargaan atas pengorbanan para honorer. Jumlah honorer didaerah kita saya perkirakan ada sekitar tiga ribuan dan paling banyak adalah tenaga pengajar dan medis," tuturnya.

"Kita akui mungkin memang belum ada petunjuk teknis dari kemenpan tentang tes CPNS ini. Tapi saya kira, kita bisa saja mengusulkan formasi khusus. Karena P3k kan hak keuangannya bersumber dari APBD. Jadi kita yang lebih tahu dengan kebutuhan daerah kita dan pusat hanya memfasilitasi melalui panitia seleksi. Sementara untuk pemberkasan secara administrasif kan tetap kita daerah," jelas Figo.

Politisi Partai Nasdem itu pun menegaskan akan memanggil BKDSDMAD untuk melaksanakan rapat kerja membahas tentang test CPNS ini.

"Dalam waktu dekat kita akan memanggil mitra kita BKDSDMAD untuk rapat kerja dan membahas lebih lanjut tentang P3K ini. Setelah itu akan kita awasi mekanismenya biar berjalan dengan jujur dan adil," katanya.

"Kita juga akan meminta Khusus untuk pendaftar tes P3K ini di prioritaskan, bagi mereka yang berdomisili di Kabupaten Sambas," tutupnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak