Pengamat Politik Untan Apresiasi Pidato Presiden Jokowi

Pengamat Politik Untan Apresiasi Pidato Presiden Jokowi

PONTIANAK - Pengamat FISIP Untan, Yulius Yohanes mengapresiasi pidato Presiden Jokowi saat pelantikan.

Menurutnya birokrasi sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

"Pidato Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf pada pelantikan pada tgl 20 Oktober 2019 cukup bayak menarik perhatian publik baik dalam negeri RI maupun mancanegara," katanya, Senin (21/10/2019).

Dalam pidato Presiden Jokowi jilid 2 kali ini, diterangkannya, bagaimana program kerja kabinet harus meninggalkan kinerja yang rutinitas ke arah inovasi yang dapat menghasilkan hasil yang optimal bagi kepentingan masyarakat.

Baca: Rupiah Menanti Kabinet Baru Jokowi, Masih di Rentang Rp 14.110 Per Dollar AS

Baca: CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim Datangi Istana Negara, Dipanggil Presiden Jokowi Jadi Menteri?

Baca: Mahfud MD Datang ke Istana Kepresidenan Jelang Jokowi Umumkan Susunan Kabinet

Hasil optimal, lanjut dia, bagaimana mewujudkan hasil pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia dengan melakukan reformasi birokrasi, dengan melakukan pendekatan dengan hasil kerja atau prestasi kerja berdasarkan hasil bukan proses.

Sehingga di harapkan kinerja aparatur dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat terealisasikan.

"Sistem birokrasi yang bebelit-belit yang selama ni terjadi sebagai warisan dari waktu ke waktu sehingga dapat menghambat peningkatan tujuan hasil yang ingin dicapai negara atau pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia pun mendukung apabila aparatur dalam birokrasi tidak mampu memberikan kinerjanya dengan baik sesuai prestasi kerja dengan hasil yang tidak optimal.

Maka akan di kenakan sanksi berupa pencopotan jabatan atau tunjangan kinerja tidak akan diberikan secara full tetapi dihitung berdasarkan dari hasil kerja yang di lakukan aparatur pemerintah dalam birokrasi.

"Tentu dengan inovasi yang dilakukan oleh aparatur birokrasi ini akan membawa perubahan ke arah pemerintahan yang baik," terangnya.

Misalnya, ungkap dia, menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mengoptimalkan kinerja aparatur dengan cara-cara yang terbuka dengan respon yang baik dentan mengunakan standar nilai yang rasional dan obyektif berdasarkan aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam mewujudkan apa yang dibutuhkan publik atau masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat oleh penyelenggara pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas pemerintah atau negara yaitu melindungi dan mewujudkan kesejahtraan masyarakat.

"Oleh karena itu tentu pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara mempunyai tanggung jawab untuk itu sebagai upaya percepatan dalam merealisasikan apa yang di cita-citakan masyarakat Indonesia terkait dengan kesejahtraan bangsanya," tukasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak