Abdullah: NasDem Tak Masalah Gerindra Dapat Menteri

Abdullah: NasDem Tak Masalah Gerindra Dapat Menteri

PONTIANAK - Ketua DPW NasDem Kalbar, Syarif Abdullah Alqadrie mengungkapkan jika NasDem tidak mempermasalahkan Gerindra gabung ke dalam kabinet.

"Nasdem tidak ada masalah, kita tidak masalah siapapun yang masuk ke dalam pemerintahan, cuma NasDem memberikan masukan seperti itu, kalau ada diluar pemerintahkan bagus, ada yang memberikan koreksi," ujarnya, Senin (21/10/2019).

Menurut Sekretaris Fraksi NasDem di MPR RI ini, jika seharusnya partai yang sejak awal tidak mengusung Jokowi mesti tetap pada trahnya.

"Artinya bahwa sejak pengusungan presiden sudah punya platform, visi misi masing-masing, dengan demikian partai yang artinya tidak mengusung Pak Jokowi seharusnya tetap saja memberikan kritik secara sehat diluar pemerintahan, sehingga ada check dan balance antara pemerintah dan diluar pemerintah," kata Syarif Abdullah Alqadrie.

Baca: VIDEO: Berada di Depan Kantor Wali Kota Pontianak, Inilah Jalan Menuju Taman Alun Kapuas

Baca: BREAKING NEWS - Diduga Tersengat Listrik Saat Panen Buah Sawit, Karyawan PT HSL Meninggal Dunia

"Kalau semua didalam berada didalam pemerintah, artinya siapa lagi yang memberikan koreksi. Sehingga 5 tahun kedepan ada perbaikan, yang visi misi diluar pemerintah bisa memberikan masukan," timpal Sy Dul.

Menurut dia, jika hanya PKS yang diluar pemerintah, tentu tidak akan optimal karena dari segi suara juga tidak sebesar partai Gerindra yang dinilai sentral mengkritik pemerintah.

"Kalau cuma PKS cuma berapa, padahal kita lihat Gerindra figur yang mengusung, sehingga visi misinya dari memang sudah dibawa oleh Gerindra, PKS hanya mendukung," terangya.

Namun ditegaskan anggota DPR RI in jika Nasdem tidak akan oposisi dan tetap bersama Jokowi.

"Kita tidak berpikir untuk itu, kita partai yang mengusung pemerintah, artinya kita tetap memberikan dan kritikan pemerintah yang sifatnya membangun, namun baiknya juga ada teman diluar," tuturnya.

Ia pun menilai jika pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Kita tidak mau dikasi silahkan, tidak diberi tidak apa-apa, tapi jelas kita mengusung pemerintah dan akan tetap bersama-sama. Penentuan menteri adalah hak prerogatif Presiden," tukas Syarif Abdullah Alqadrie.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak