Breaking News:

Gerindra Gabung Pemerintah, Pengamat: Duri dalam Daging

Ini sama saja menjilat air ludah sendiri yang mestinya tidak perlu terjadi yang tentu dapat menurunkan harga diri.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Maudy Asri Gita Utami
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Yulius Yohanes, Pengamat Politik FISIP Untan 

News Analysis
Pengamat FISIP Untan
Yulius Yohanes

Gerindra Gabung Pemerintah, Pengamat: Duri dalam Daging

PONTIANAK - Dalam pilpres 2019-2024 pemenang pemilu ialah Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan telah dilantik pada 20 oktober 2019 ini, tentunya pertama-tama saya ucapkan selamat.

Tentu dalam pemenangan kali ke dua ini jelas bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengambarkan bahwa rakyat percaya sekaligus berharap ke depan akan segera tereslisasi program yang dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia sebagaimana yang sudah di tetapkan dalam UUD dan ideologi Pancasila yaitu peningkatan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Program periode pertama Jokowi peningkatan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sudah mulai di implementasikan dengan membangun infrastruktur dasar sosial masyarakat misalnya jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan dan lainnya yang menyetuh kepentingan publik atau masyarakat.

Baca: Alasan Sandiaga Uno Kembali ke Partai Gerindra, Serahkan ke Prabowo soal Posisi

Baca: Berbeda dengan Gerindra, PKS Tegaskan Tetap Oposisi Pemerintahan Jokowi, Jazuli Ungkap Alasannya

Ketika penyusunan kabinet kerja presiden dalam periode yang kedua kali ini tentu untuk menjalankan tugas kepala negara sekaligus kepala pemerintahan maka ini semua dilaksanakan berdasarkan visi misi dan program kerja jilid dua tentu untuk mempertangungjawabkan kepada masyarakat atau publik.

Menjadi lucu ketika penyusunan kabinet jilid 2, pihak oposisi dalam hal ini partai Gerindra minta jatah kursi menteri dengan alasan untuk melaksanakan program kesejahtraan masyarakat yang merupakan rumusan dari partai dan harus dijalankan oleh kader partai tersebut.

Ini sama saja menjilat air ludah sendiri yang mestinya tidak perlu terjadi yang tentu dapat menurunkan harga diri partai yang berlambang burung Garuda itu.

Seharusnya pihak Gerindra memilih sebagai oposisi yang dapat mengontrol dan mengevaluasi pihak pemenang untuk melakukan program yang sudah d rumuskan dalam visi-misi dan program kerja.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahtraan masyarakat dan ini lebih elegan sebagai pihak yang kalah dalam kontestasi pilpres sebagai pihak oposisi minta jatah kursi mentri di kabinet Jokowi.

Oleh karena itu jelas bahwa kalau oposisi itu bisa di lakukan oleh partai politik Gerindra dan lainnya untuk dapat menunjukkan kepada publik atau masyarakat untuk menunjukkan kinerjanya mengontrol dan mengawasi program kerja dalam visi-misi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tentu masyarakat akan dapat menilai dan tentu akan mendapat simpati masyarakat dan tentunya akan menguntungkan partai Gerindra sebagai partai politik kedepan.

Walaupun memang disatu sisi dengan bergabungnya Gerindra di dalam kabinet Jokowi-KH Ma'ruf akan membantu pemerintah mempercepat pengambilan kebijakkan untuk merealisasikan apa yang ingin divapai sebagai hasil target.

Namun dari sisi lain bisa juga penghambat dalam proses pencapaian hasil kerja kabinet jilid 2, karena bisa menjadi duri dalam daging untuk mencapai hasil kerja kabinet yang akan berkerja. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved