Sukiryanto Akan Pimpin Kunker DPD RI ke Kalbar, Bahas Hasil Pemeriksaan BPK

Senator asal Kalbar, Sukiryanto mengungkapkan jika pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kalbar.

Sukiryanto Akan Pimpin Kunker DPD RI ke Kalbar, Bahas Hasil Pemeriksaan BPK
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Senator asal Kalbar, Sukiryanto (pojok kanan) bersama tiga senator dari Kalbar lainnya yakni Erlinawati, Maria Goreti dan Christiandy Sanjaya. 

Sukiryanto Akan Pimpin Kunker DPD RI ke Kalbar, Bahas Hasil Pemeriksaan BPK

PONTIANAK - Senator asal Kalbar, Sukiryanto mengungkapkan jika pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Kalbar.

Kunjungan kerja yang akan dilaksanakan pada 21-23 Oktober kedepan ini dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester 1 BPK 2019.

"Komite IV DPD RI akan kunker ke Kalimantan Barat dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan semester 1 BPK tahun 2019 yang insyaAllah didampingi sekjen BPK RI," kata Sukiryanto, Kamis (17/10/2019).

Kegiatan yang akan dipimpinnya sebagai wakil ketua 1 komite IV DPD RI ini sekaligus silaturahmi ke Gubernur Kalbar.

Baca: Anggota DPD RI Sukiryanto Sumbangkan Seluruh Gaji Pokok untuk Masyarakat Kalbar

Baca: Sukiryanto Pastikan DPD RI Siap Bersinergi Bangun Kalbar

Baca: REI Expo di Pontianak Resmi Dibuka, Sukiryanto Singgung Habisnya Kouta Subsidi Rumah dari Pemerintah

Lebih lanjut, ia mengatakan jika komite IV DPD RI sepakat mengajukan sepuluh usulan rancangan undang-undang sebagai RUU Usul Insiatif DPD RI tahun 2019.

Hal ini dijelaskan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana saat memimpin rapat kerja pembahasan dan pengesahan program dan jadwal Komite IV Masa Sidang I 2019-2020.

Seperti diketahui, Komite IV DPD RI adalah alat kelengkapan yang mempunyai lingkup tugas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; perimbangan keuangan pusat dan daerah; memberikan pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan negara dan pemilihan Anggota BPK; pajak; dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk itu, pada tahun 2019 ini terdapat sepuluh RUU yang akan dibahas yakni : RUU tentang Penyusunan & Pertanggungjawaban APBN & APBD, RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Sistem Perencanaan & Penganggaran Daerah.

RUU tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, RUU tentang Pengelolaan Barang Daerah, RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), RUU tentang Lembaga Keuangan Syariah, RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan RUU Investasi Penanaman & Permodalan Daerah.

Dalam kesempatan itu, anggota Komite IV lainnya, Ajiep Padindang menyoroti salah satu RUU yakni RUU tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurutnya undang-undang yang ada saat ini belum secara komprehensif mencakup ketentuan pajak di daerah.

“Ini akan menjadi payung bagi seluruh peraturan pajak daerah apakah itu pajak kendaraan bermotor, property, pajak bumi dan bangunan, seluruh ketentuan umum tentang pajak daerah, termasuk pembagiannya dengan pusat” ujar senator asal Sulawesi Selatan ini.

Senada dengan Ajiep, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto mengatakan perlunya sinkronisasi pembagian pajak antara pusat dan daerah, karena pajak berkaitan langsung dengan masyarakat.

“Saya contohkan untuk di pembelian property dikenakan PPh 5 persen dan PPN 10 persen, belum untuk nilai tertentu dikenakan lagi PPNPB, semuanya untuk pusat sedangkan daerah hanya dapat dari BPHT saja, ini perlu pemahaman bersama,” ujar senator asal Kalimantan Barat ini.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved