Kedatangan KPK di Ketapang Diharapkan Bawa Perubahan Signifikan dalam Pencegahan Korupsi

Ia berharap, melalui kegiatan ini ada perubahan-perubahan signifikan dalam pengelolaan dana desa.

Kedatangan KPK di Ketapang Diharapkan Bawa Perubahan Signifikan dalam Pencegahan Korupsi
TRIBUNPONTIANAK/NUR IMAM SATRIA
Foto bersama Bupati Ketapang, Martin Rantan, Wabup Ketapang, H. Suprapto, Sekda Ketapang, H. Farhan dan perwakilan KPK wilayah Kalbar. 

Kedatangan KPK di Ketapang Diharapkan Bawa Perubahan Signifikan dalam Pencegahan Korupsi

KETAPANG - Sekda Kabupaten Ketapang mengaku berterimakasih dengan kehadiran narasumber dari KPK dalam kesempatan ini.

Bahkan diakuinya sudah beberapa kali narasumber dari KPK hadir dalam kegiatan di Ketapang.

"Kami senang, dengan adanya KPK tentunya berkaitan dengan pencegahan korupsi, dengan artinya tentu kami terbantu dalam melakukan pencegahan, karena urusan korupsi adalah urusan bersama," akunya dalam rapat pemuktahiran data dan tindak lnjut pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Borneo Emerald Hotel, Rabu (16/10/2019).

Baca: Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan, KPK Imbau APIP Tingkatkan Peranan

Baca: Galakkan Transaksi Non Tunai, Perangkat Desa Lebih Mudah Monitoring Dana Desa

Ia berharap, melalui kegiatan ini ada perubahan-perubahan signifikan dalam pengelolaan dana desa.

Dengan apa yang menjadi harapan KPK juga menjadi harapan Pemerintah Ketapang.

"Semoga apa yang disampaikan perwakilan KPK tadi dapat diserap oleh seluruh kades yang hadir," harapnya.

Ia menambahkan, dari tahun 2017 sampai saat ini, sudah ada 222 desa yang dilakukan pendampingan maupun pemeriksaan dari total 253 Desa yang ada di Ketapang,

Sedangkan 31 Desa akan segera dimasuki dalam waktu dekat.

Diakuinya dalam pemeriksaan dan pendampingan masih ada ditemukan kelemahan dalam konteks administarasi.

"Dari hasil pemeriksaan dan pendampingan Pemkab sudah melakukan pemetaan persoalan-persoalan yang harus dievaluasi dan diintervensi guna meningkatkan kemampuan kualitas dari pihak desa, termasuk misalkan ada yang kurang transparan dalam mengelola dana desa kita beri masukan dan para kades kita beri pesan agar bekerja sesuai dengan aturan," pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved