Pilkada Sambas, Ikhlas: Tahapan di Mulai Awal November

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, Ikhlas mengatakan pihaknya dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas

Pilkada Sambas, Ikhlas: Tahapan di Mulai Awal November
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Ketua Bawaslu Kabupaten Sambas Ikhlas, saat menunjukkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Sambas, yang sudah di tandatangani bersama dengan Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili, dan di saksikan Sekda Sambas Ferry Madagaskar, dan Ketua KPU Sudarmi, Selasa (15/10/2019) di ruang rapat kantor Bupati Sambas. 

Pilkada Sambas, Ikhlas: Tahapan di Mulai Awal November

SAMBAS - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sambas, Ikhlas mengatakan pihaknya dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sambas sepakat anggaran Pengawasan Pilkada Sambas sebesar Rp 15 Miliar.

Menurutnya, sebelumnya mereka menganggarkan anggaran sebesar Rp 21 Miliar, namun pembahasannya dinamis sehingga harus di rasionalisasikan beberapa kali.

"Ini kan memang dinamis, dari yang di ajukan 21 Miliar hasil review nasional. Pembahasan pertama mentok di 18 miliar dan di sepakati 15 Miliar," ujarnya, sesaat setelah penandatanganan NPHD, di kantor Bupati Sambas, Selasa (15/10/2019).

Baca: Atbah Harap Pilkada Sambas Bisa Berjalan Lancar dan Sukses

Baca: Suami Mantan Ketua KPU Kalbar Maju Pilkada Sambas, Pengamat Nilai Kandidat Alternatif

Baca: Gerbang Tani Jagokan Mursalin di Pilkada Sambas

Ia menjelaskan, anggaran itu akan di gunakan untuk keperluan pengawasan dan juga untuk operasional lembaga Adhoc di tingkat kecamatan seperti Panitia pengawas pemilu Kecamatan (Panwascam).

"Ini sudah kita hitung-hitung terkait dengan operasional yang add hoc sudah terlampaui, jadi kita hanya efisiensi di bidang operasional yang kita rasionalkan, itu saja. Karena kegiatan kita tidak banyak, hanya saja terkait dengan tupoksi," katanya.

Oleh karenanya, ia berharap agar pilkada nanti bisa berjalan dengan aman dan lancar.

"Harapan kita nanti di Sambas bisa kita jaga kondisi yang aman dan sejuk. Tidak banyak pelanggaran dan lainnya, sehingga berdampak pada efisiensi anggaran," tuturnya.

Sementara itu, untuk tahapan di Bawaslu. Ikhlas menjelaskan jika mereka akan memulai tahapan pada awal November mendatang.

Salah satunya adalah dengan melakukan perekrutan terhadap panwascam dan lembaga Adhoc lainnya.

"Tahapan di mulai pada November, seperti perekrutan Adhoc dan perkiraan Desember sudah di lantik. Harapannya mereka bisa ikut mengawasi pada saat perekrutan PPK di kecamatan. Harapan kita Adhoc kita lebih dulu dari KPU, sehingga bisa mengawasi perekrutan," tutupnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved