BPJS Ketenagakerjaan Evaluasi Kerjasama dengan Kejaksaan, Upaya Tingkatkan Kepatuhan

Sanksi terhadap para pemberi kerja yang lalai tersebut, pihaknya harus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Kejaksaan.

TRIBUNPONTIANAK/HAMDAN DARSANI
Evaluasi kerjasama dengan kejaksaan terkait kepatuhan perusahaan dalam program jaminan sosial beberapa waktu lalu. 

BPJS Ketenagakerjaan Evaluasi Kerjasama dengan Kejaksaan, Upaya Tingkatkan Kepatuhan

PONTIANAK - Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan Pandji Wibisana menuturkan sebagai badan jaminan sosial ketenagakerjaan berhak memberikan sanksi administrasi kepada pemberi kerja yang lalai mendaftarkan para pekerja sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam upaya memberikan sanksi terhadap para pemberi kerja yang lalai tersebut, pihaknya harus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Kejaksaan.

"Konsenya kita fokus pada Perdata dan Tata Usaha Negara. Kami berupaya memulihkan hak-hak yang harus diterima pekerja, tentu evaluasi kami ini diutamakan kepada pemberi kerja yang belum patuh," ujarnya pada evaluasi kerjasama dengan kejaksaan terkait kepatuhan perusahaan dalam program jaminan sosial beberapa waktu lalu.

Baca: 130 Tenant Ayani Megamal Sudah Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Baca: Peringati Hari Pelanggan, BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Manfaat Kepesertaan Tanpa Menaikkan Iuran

Panji menjelaskan pihaknya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemberi kerja yang tidak patuh.

Panji menyebutkan ada beberapa kategori ketidakpatuhan pemberi kerja. Seperti tidak melaporkan upah yang sebenarnya diterima pekerja. Laporan itu penting karena berkaitan dengan besaran iuran yang harus dikeluarkan untuk pekerja.

Kemudian ketidakpatuhan selanjutnya ialah tidak mengikuti sepenuhnya program jaminan sosial yang diwajibkan untuk pemberi kerja.

“Misalnya wajib ikut empat tapi hanya mengikuti tiga program saja,” ujarnya.

Menurut Panji ketidakpatuhan itu menghambat pengumpulan iuran program jaminan sosial.

“Ini berdampak juga pada resiko yang dialami pekerja. Bisa saja hak-hak mereka tertunda sehingga dengan adanya bekerjasama ini untuk memulihkan keuangan negara dan hak pekerja,” ujarnya

Panji mengakui dengan adanya kerjasama itu kepatuhan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban peningkatan.

Kejaksaan melakukan pendampingan dengan adanya Surat Kuasa Khusus (SKK).

"Jika kami serahkan 100 perusahaan untuk ditindaklanjuti, 80 diantaranya melaksanakan kewajiban. Tentunya dengan beragam kriteria apakah piutang, daftar sebagian atau upah belum sesuai,” pungkasnya. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved