DUA Tokoh Kalbar, M Fanshurullah dan Maman Abdurrahman Diusulkan Jadi Menteri Jokowi-Ma'ruf

Dua Tokoh Kalbar, M Fanshurullah dan Maman Abdurrahman Diusulkan Jadi Menteri Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA - Ada dua dari 10 tokoh Kalimantan yang diusulkan menduduki jabatan menteri ke depan berasal dari Kalimantan Barat (Kalbar).

Kedua tokoh dianggap layak sehingga diusulkan masuk Kabinet Kerja Jilid 2 Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Maruf Amin, 2019-2024.

Keduanya, yakni M Fanshurullah dan Maman Abdurrahman.

Baca: PROFIL Irma Suryani Chaniago yang Diprediksi Masuk Jajaran Menteri Kabinet Kerja Jilid 2

Ada delapan tokoh Kalimantan lainnya yang diusulkan menduduki jabatan menteri periode 2019-2024.

Adapun nama-nama tokoh dari Kalimantan tersebut, yaitu Mardani H Maming dan Abdul Wahid dari Kalimantan Selatan (Kalsel).

Lalu, Isran Noor dan Masjaya wakil tokoh dari Kalimantan Timur (Kaltim).

Kemudian, Agustin Teras Narang dan Rahmat Nasution Hamka dari perwakilan tokoh Kalimantan Tengah (Kalteng).

Sedangkan, dua tokoh lainnya berasal dari Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Martin Billah dan Yansen TP.

Baca: Anggota DPD RI Sukiryanto Sumbangkan Seluruh Gaji Pokok untuk Masyarakat Kalbar

Adapun pengusul ke-10 tokoh-tokoh tersebut, yakni Pengurus Borneo Muda.

Ketua Umum Pengurus Borneo Muda, Harianto Minda mengungkaan, usulan 10 nama itu merupakan hasil dari konsolidasi Akbar Pemuda Borneo bertema "Kalimantan untuk Indonesia", di DKI Jakarta.

"Kami berharap Presiden Jokowi dapat mengangkat tokoh Kalimantan ini duduk di pemerintahan Kabinet Kerja Jilid II,” kata Harianto, dalam keterangannya dikutip dari Tribunnews.com, pada Minggu (13/10/2019).

Baca: Jalan Yahuud GPU Bersama Tribun Berikan Empat Unit Motor Sebagai Hadiah Utama

Nama-nama yang diusulkan tersebut berasal dari berbagai macam latar belakang.

Mulai dari, kepala daerah, pengusaha, akademisi hingga politisi.

Mardani merupakan mantan bupati Tanah Bambu dan kini menempati posisi sebagai ketua umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2019-2022.