Fraksi di DPRD Kalbar Terbentuk, PMII Harap Dewan Tancap Gas

PMII, kata dia, juga berharap agar wakil rakyat tersebut ingat dengan tujuan awal dan harus bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.

Fraksi di DPRD Kalbar Terbentuk, PMII Harap Dewan Tancap Gas
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Kalimantan Barat, Mu'ammar Kadafi 

Fraksi di DPRD Kalbar Terbentuk, PMII Harap Dewan Tancap Gas

PONTIANAK - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Barat, Kadafi, berharap dengan dibentuknya fraksi-fraksi, anggota DPRD Provinsi Kalbar segera tancap gas bekerja untuk masyarakat.

"Tentu kita berharap dengan dibentuknya sejumlah fraksi ini anggota DPRD agar menepati janjinya saat kampanye dulu, dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat," katanya, Jumat (04/10/2019).

PMII, kata dia, juga berharap agar wakil rakyat tersebut ingat dengan tujuan awal dan harus bisa memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Kita ingat betul bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD baik pusat ataupun daerah sangatlah rendah, ini disebabkan karena ketidakmampuanya DPRD untuk memenuhi janji politiknya terhadap rakyat," imbuh dia.

Bahkan, lanjut Kadafi, tidak jarang ditemukan banyaknya anggota dewan yang terseret kasus-kasus korupsi yang membuat rugi rakyat dan negara. 

Baca: PMII Mempawah Menggelar Haul ke-24 Ketua Umum PB PMII Pertama

Baca: Kader PMII Pontianak Lakukan Kunjungan Religi

Baca: PC PMII Kabupaten Sintang Gelar Aksi Solidaritas di Mapolres Sintang

Masyarakat tentunya, terang dia, butuh sosok perwakilan rakyat yang mampu mendengar semua aspirasi rakyat. Hal ini sesuai amanah pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kita harap anggota DPRD periode ini untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat, jangan sia-siakan suara rakyat yang telah dititipkan kepada dewan terpilih agar masyarakat dapat merasakan adanya wakil rakyat yang disebut DPRD itu," tegasnya.

Selain itu, ungkapnya, masyarakat Kalimantan Barat tentu berharap agar DPRD yang akan dilantik segera membuat Perda yang mengikat terkait Karhutla. 

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved