Nama Pimpinan DPRD Kota Pontianak Siap Diusulkan Pada Gubernur

Nama Pimpinan DPRD Kota Pontianak Siap Diusulkan Pada Gubernur

PONTIANAK - Pimpinan Sementara Ketua DPRD Kota Pontianak, Nurfadli menjelaskan pihaknya akan mempercepat pelantikan Ketua DPRD defitinitif agar semua program bisa berjalan dan dilaksanakan.

Nurfadli menegaskan setelah dibentuk fraksi maka akan dilakukan pembahasan tata tertib DPRD Kota Pontianak agar bisa menjalankan tugas kedepannya.

"Seperti biasa, ini sudah diagendakan untuk Paripurna pengesahan fraksi dan untuk menyusun tatib,"ucap Nurfadli saat diwawancarai, Selasa (1/10/2019).

Setelah penentuan fraksi, akan dilakukan pengusulan pelantikan ketua definitif. Pasalnya dengan ketua sementara saat ini kebijakan masih terbatas sehingga perlu dipercepat untuk pelantikan ketua definitif.

"Target kita secepatnya akan dilakukan pelantikan definitif, semoga kawan-kawan yang lain cepat melakukan pembahasan dan pengusulan nama-nama Pimpinan dari partai," tegasnya.

Baca: Mahasiswa Paksa Pimpinan DPRD Kalbar Tandatangani Tuntutan Mereka

Baca: Terkait Unsur Pimpinan DPRD Provinsi, Prabasa Percayakan DPP Golkar

Setelah dilantik, Nurfadli berharap semua fraksi mulai bekerja sesuai dengan tupoksi dan apa yang harus dikerjakan sebagaimana yang telah diatur.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak sementara, Firdaus Zarin fraksi penuh ada lima dan dua fraksi gabungan dari beberapa partai.

"Fraksi penuh itu ada PDIP, Nasdem, Gerindra, PKS, PPP, dan dua fraksi gabungan Hati Nurani Karya Bintang Demokrat dan Amanat Keadilan Bangsa," ucap Zarin.

Setelah paripurna pengesahan fraksi, ia tegaskan segera melakukan pelantikan pimpinan definitif.

Susunan pimpinan DPRD Kota Pontianak ia gambarkan sudah sangat jelas dan nama-nama sudah ada. Hanya mengusulkan pada gubernur untuk melakukan pelantikan.

"Dari PDIP itu Pak Satar, Nasdem saya sendiri (Firdaus), Gerindra Pak Noufal dan PKS itu Pak Arif, itulah nama pimpinan yang akan dilantik," ucap Zarin.

Setelah pimpinan lengkap dan fraksi serta alat kelengkapan dewan yaitu komisi A, B, C dan D terus dipilih juga Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Badan Kehormatan.
Sedangkan badan anggaran dan musyawarah adalah otomatis dari eksekutif dan legislatif.

"Kalau semua sudah lengkap, maka pembahasan APBD bisa dilakukan. Makanya harus dipercepat melantik unsur pimpinan agar semua kelengkapan dewan disiapkan," ujarnya.

Dalam waktu dekat, nama-nama pimpinan dewan dari SK masing-masing partai akan diajukan pada pihak gubernur.

Ia menegaskan, November harus sudah pengesahan anggaran.

"Kita juga tidak mau terlambat pengesahan, karena kalau terlambat ada sanksi. Siapa mau tidak digaji enam bulan karena terlambat mengesahkan anggaran," pungkasnya.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak