Tolak RUU PKS Jadi Tuntutan Rancu di Aksi Mahasiswa Kalbar

Sumbang judul lagu Iwan fals bisa menggambarkan aksi ribuan mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (25/9/2018).

Tolak RUU PKS Jadi Tuntutan Rancu di Aksi Mahasiswa Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/kolase
Aksi ribuan mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Delapan tuntutan mahasiswa Kalbar yang dilayangkan untuk DPRD dan Pemprov Kalbar 

Tolak RUU PKS Jadi Tuntutan Rancu di Aksi Mahasiswa Kalbar

Citizen Reporter
Mahasiswi Fisip Untan
Riska Nanda

PONTIANAK - Sumbang judul lagu Iwan fals bisa menggambarkan aksi ribuan mahasiswa di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (25/9/2018).

Aksi yang dimulai dari pagi hingga tengah hari itu menyisakan satu tuntutan rancu. Dari delapan tuntutan mereka, point nomor 4 menjadi perdebatan.

Gabungan mahasiswa yang bertandang di halaman kantor DPRD Provinsi Kalbar ini melayangkan tuntutan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Hal itupun sontak menjadi kontroversi.

Mahasiswi Intistitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Ayu Safitri sangat menyayangkan tuntutan itu. Sebagai mahasiswi perempuan, dirinya merasa pengesahan RUU PKS harus segera disahkan.

"Saya heran, letih saya cari tau tentang RUU PKS itu. Saya yang gak sampai ilmunya atau gimana?," ujarnya ketika diwawancarai, Rabu (25/9).

Ia menilai pengesahan itu perlu dilakukan juga untuk melindungi hak perempuan. Sehingga ia sangat menyayangkan tuntutan yang terdapat pada point nomor empat.

Baca: Sutarmidji Ancam Copot Kepala Dinas Yang Tak Mampu Dapatkan Zona Hijau

Baca: Donatur Sumbang 21 Kambing untuk 21 Anak Yatim di Pesantren Ahmad Dahlan Miftahul Ulum 2 Mempawah

Baca: Gerhana Matahari Cincin Akan Terlihat di Singkawang, Catat Tanggalnya!

"RUU PKS itu harusnya segera disahkan. Itu untuk kepentingan perempuan juga," tuturnya.

Pengamat sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Dr Syf Ema Rachmaniah Almutahar merasa heran atas tuntutan menolak RUU PKS dalam aksi mahasiswa hari ini. Ia pun merasa mahasiwa yang menolak ini belum paham subtansi tentang RUU PKS.

"Padahal kalau dilihat dari kasus kekerasan seksual di Kalbar yang terjadi pada anak dii Kalbar terus bertambah. Begitu juga angka humanTraficking," ucapnya.

RUU PKS inipun dibuat untuk melindungi perempuan dari upaya kejahatan fisik maupun seksual. Dirinya juga menilai sebagian dari masa aksi mahasiswa ini digerakkan oleh ormawa yang menjadi kader partai yang menolak RUU PKS. Ia pun meyakini tidak semua ormawa itu menolak RUU PKS, karena mereka sudah pernah mengadakan kajian kritis dan bedah mendalam tentang pro dan kontra RUU PKS.

"Situasi yang serba spontan menyebabkan mereka terkondisikan untuk ikut tandatangan nota kesepakatan," tuturnya.

Oleh karena itu, ia pun berharap mahasiswa bisa melakukan kajian ulang tentang RUU PKS secara kompeten dalam aspek hukum, komisi perlindungan anak dan HAM. Serta harus menganlisis secara kompeten fiqih sosial dengan analisis gender.

"Pro kontra itu wajar tapi harus dengan landasan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan," tukasnya. (*/doi)

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved