Gubernur Harap Gapki Terlibat pada Pembangunan Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja

Gubernur Harap Gapki Terlibat pada Pembangunan Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja

PONTIANAK - Gubernur Kalbar menyampaikan harapannya pada perusahaan Kelapa Sawit di Kalbar agar memberikan berkontribusi lebih bagi masyarakat Kalbar.

Dia meminta melalui Gapki yang menaunggi perusahaan sawit di Kalbar agar dapat mendukung pemerintah daerah membangun pusat sertifikasi tenaga kerja Kalbar.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rakor Penguatan Pengendalian dan Penanggulangan Karhutla pada Lahan Gambut antara Badan Restorasi Gambut RI bersama seluruh stakeholder di Provinsi Kalbar, di Hotel Kapuas Palace, Kamis (26/9/2019).

Baca: Tim Dokter Belum Pastikan Jenis Peluru Tewaskan Mahasiswa saat Demo, Polda: Penyebab Tunggu Otopsi

Baca: Jokowi Berubah Usai Dua Kali Kukuh Tolak Batalkan UU KPK Hasil Revisi, Ini yang Membuatnya Melunak

“Jadi silakan kalian bangunkan, cari kontraktor sendiri, siapkan gambarnya nanti dibahas bersama. Tanah dan izin Pemda yang siapkan,” jelas Gubernur Kalbar.

Pembangunan Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja ini menjadi wadah atau tempat pelatihan bagi calon pekerja. Sebelumnya, ia pun menyebut tujuan dibangunnya Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja ini lantaran dirinya melihat banyaknya tenaga kerja dan lulusan SMK di Kalbar saat ini belum memenuhi kualifikasi di bursa tenaga kerja lantaran belum disertifikasi.

Dia menyarankan Gapki Kalbar untuk segera mengajak anggotanya untuk bersama-sama Pemda dan Pemprov membangun Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja di Kalbar.

Setelah memiliki ini, maka ke depannya, Kalbar sudah punya tempat pelatihan bagi generasi muda yang sebelumnya sudah punya keahlian atau ketrampilan khusus seperti tukang las, tukang cat, tukang bubut dan lainnya setelah dilatih dan mendapat sertifikat sehingga siap masuk ke dunia kerja.

Mereka yang bersertifikasi tentu akan dibayar lebih tinggi sesuai keterampilan yang dimilikinya dibandingkan yang tidak ada sertifikat.

“Dengan tersedianya pusat sertifikasi tenaga kerja ini maka para perusahaan termasuk perkebunan sawit tidak perlu lagi mencari dan mendatangkan pekerja yang terampil dari Jawa atau propinsi lainnya,” ungkapnya.

Humas Gapki Kalbar, Mulfi Huda, menilai ide tersebut sangat baik sehingga Kalbar bisa segera memiliki pusat sertifikasi tenaga kerja. Kehadiran perusahaan sawit pun tak sekedar dianggap mengeruk keuntungan di daerah, bahkan perusahaan memiliki kewajiban dalam hal kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya pun, masing-masing perusahaan pun telah menyiapkan program CSR.

Disinggung soal program CSR perusahaan sawit, ia memastikan hal tersebut sudah dijalankan oleh para perusahaan anggota Gapki tersebut. Sementara keinginan dari pemerintah terkait program CSR yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, ia mengaku akan mensinergikan.

“Kami dari Gapki Kalbar sangat menyambut baik permintaan dan harapan pak Gubernur. Gapki Kalbar juga akan segera mengkomunikasi dan koordinasikan dengan para anggota untuk mendukung dan mewujudkan kehadiran pusat sertifikasi tenaga kerja Kalbar ini,” ujarnya.