Bupati Sintang Tanam Perdana Kelapa Sawit Milik PT. PALJ di Tabau

Bupati Sintang menyampaikan bahwa perkebunan sawit di Kabupaten Sintang saat ini berjumlah 48 perusahaan, 2 bersertifikat berlaku secara internasional

Bupati Sintang Tanam Perdana Kelapa Sawit Milik PT. PALJ di Tabau
TRIBUNPONTIANAK/Marpina Sindika Wulandari
Saat Bupati Sintang Jarot Winarno menanam Kelapa Sawit Perdana milik PT. Palma Angro Lestari Jaya di Dusun Tabau, Desa Swadaya, Kec. Ketungau Tengah, Rabu (18/9/19) 

Bupati Sintang Tanam Perdana Kelapa Sawit Milik PT. PALJ di Tabau

SINTANG- Bupati Sintang Jarot Winarno, di dampingi Wakil Bupati Sintang Askiman, melakukan tanam perdana kelapa sawit kebun PT. Palma Angro Lestari Jaya di Dusun Tabau, Desa Swadaya, Kec. Ketungau Tengah, Rabu (18/9/19) siang.

Hadir juga dalam kegiatan tanam perdana ini Ketua Sementara DPRD Kab. Sintang Florensius Rony, jajaran Pimpinan PT. Palma Agro Lestari Jaya (PALJ), sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Sintang, sejumlah pimpinan OPD Kab. Sintang, Unsur Forkopimcam Ketungau Tengah, sejumlah Kepala Desa di wilayah Kec. Ketungau Tengah, masyarakat Desa Swadaya dan tamu undangan lainnya.

Bupati Sintang menyampaikan bahwa perkebunan sawit di Kabupaten Sintang saat ini berjumlah 48 perusahaan, dua bersertifikat berlaku secara internasional yakni PT. MNS di Sungai Bugau dan PT. PALJ yang saat ini di lakukan tanam perdana, serta sisanya sudah memiliki sertifikat yang berlaku Nasional atau ISPO dan juga masih ada yang berjuang untuk mendapat sertifikasi.

Baca: Pesan Khusus ke Kader PDI Perjuangan Kalbar, Megawati: Jangan Babat Hutan untuk Sawit

Baca: Persatuan Wartawan Indonesia Gelar Seminar Mengangkat Tema Tentang Industri Kelapa Sawit Indonesia

Oleh karenanya kata Jarot sebagai perusahaan perkebunan yang memiliki sertifikat berlaku secara internasional, ada beberapa ciri khusus dari PT. PALJ ini, yang pertama yaitu datang dengan baik-baik meminta izin kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, itu namanya prior informed consent.

"Tanpa izin dari kades, ketua adat dan lainnya, tidak boleh mereka masuk. Selanjutnya ketika memetakan kebunnya harus di lakukan bersama-sama masyarakat namanya pemetaan partisipatif, yakni mana tembawang kita harus diinklab, dihitung dimana wilayah konservasi tinggi, NKT 1-6, mana yang stok karbonya tinggi harus di inklab, di jaga sama-sama" ujar Jarot.

Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi konflik lahan antar masyarakat dengan perusahaan,sehingga ini akan menguntungkan keduabelah pihak. Perusahaan bisa berusaha secara benar, masyarakat pun kepentingannya tidak di rugikan dan perjanjiannya jelas.

Jarot juga menyampaikan bahwa, PT. PALJ ini harus Non Desporestasi. Sehingga perusahaan tidak boleh menyentuh kawasan hutan meski sejengkal. Dan jika hal itu terjadi maka akan di tindak, dan dapat berujung pada pencabutan izin.

"Sejengkal dia menyentuh kawasan hutan balekan, kalau kita peringati dia tidak mengindahkan kita cabut izin. Jadi tidak boleh menyentuh kawasan hutan, saya yakin perusahaan ini sudah sip lah, karena sudah di dampingi prosesnya sejak awal oleh protokol RSPO, jadi kebun ini sudah aman tidak menyentuh wilayah hutan" terang jarot.

Jarot juga meminta di wilayah lahan gambut tidak boleh di tanam, kemudian yang terpenting adalah non exploitasi, jadi hubungan industrial, hubungan kerja antara perusahaan diatur dengan peraturan yang ada.

Jarot pun menyampaikan bahwa tidak ada perusahaan yang boleh membuka lahan dengan cara di bakar untuk menanam sawit baik itu untuk kebun inti maupun plasma, dan mengharapkan investasi perusahaan di wilayah desa Swadaya ini akan tumbuh dan berkembang baik. Namun jika terjadi masalah Ia meminta agar masyarakat segera melapor kepada Pemkab melalui TKP3K yang di ketuai Wakil Bupati Sintang. (*)

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Marpina Sindika Wulandari
Editor: Wahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved