Uray Bima: Masyarakat Datang Untuk Meminta Haknya

Juru bicara dari masyarakat Kecamatan Sajingan Besar, Uray Bima mengatakan, tujuan dari pada kedatangan mereka ke DPRD Sambas

Uray Bima: Masyarakat Datang Untuk Meminta Haknya
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili dan Ketua DPRD Kabupaten Sambas saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kecamatan Sajingan Besar, Kamis (5/9/2019). 

Uray Bima: Masyarakat Datang Untuk Meminta Haknya

SAMBAS - Juru bicara dari masyarakat Kecamatan Sajingan Besar, Uray Bima mengatakan, tujuan dari pada kedatangan mereka ke DPRD Sambas adalah untuk Penyelesaian persoalan kawasan yang berstatus hutan yang melingkupi pemukiman dan lahan pertanian masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar.

Ia mengungkapkan, kurang lebih tiga Minggu yang lalu, terdapat belasan orang dari masyarakat Sajingan Besar yang di amankan aparat penegak hukum, atas kasus pembabatan hutan.

"Kurang lebih 3 Minggu lalu, ada 17 warga Sajingan yang di tetapkan sebagai tersangka sebagai aktor ilegal logging. Dan hari ini sudah di proses hukum, dan mendekam di jeruji besi," katanya.

"Lalu nanti berapa ramai yang mendekam di jeruji besi, sebelum hal ini meluas," katanya.

Ia menuturkan, jika di lihat dari pada wilayah yang ada. Kawasan pemukiman warga termasuk dalam kawasan hutan yang di maksud.

Baca: MUI Kalbar Terima Kunjungan Silaturahim Jawatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan

Baca: Kiat Guru Fase 1 Berikan Perubahan di Sintang, Pemkab Tambah Jumlah Sekolah

Baca: Pemkab Sintang Dukung Penuh Program Kiat Guru

"Kalau kita lihat dari wilayah pemukiman, riil di dalamnya itu ada pemukiman mereka, lahan pertanian, perkebunan dan hak-hak tanah mereka. Bahkan ada kantor camat, dan lain sebagainya," tuturnya.

Oleh karenanya, masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa di kawasan lahan tersebut untuk menyambung hidup.

"Apa yang mereka lakukan itu, adalah untuk menyambung hidup mereka," katanya.

Oleh karenanya, ia berharap agar pemerintah bisa memberikan hak-hak seusai dengan apa yang harus di terima oleh masyarakat.

"Saya katakan ini tidak memohon, tapi Pemerintah Daerah berhak memberikan hak kepada masyarakat Sambas, Khususnya di Sajingan besar terhadap hak atas lahan yang mereka miliki," tutupnya. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved