Minta Presiden Jokowi Hentikan Upaya Pendirian PLTN di Bengkayang, Ini Alasan WALHI Kalbar

Sekali terjadi kecelakaan, maka dampak dan upaya pemulihannya memakan waktu sangat panjang.

Minta Presiden Jokowi Hentikan Upaya Pendirian PLTN di Bengkayang, Ini Alasan WALHI Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO
Direktur WALHI Kalbar, Anton P. Widjaya 

Minta Presiden Jokowi Hentikan Upaya Pendirian PLTN di Bengkayang, Ini Alasan WALHI Kalbar 

SINGKAWANG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) meminta Presiden Joko Widodo menghentikan manuver sejumlah pihak yang merencanakan pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalbar yang akhir-akhir ini kian gencar dipromosikan.

“Presiden kita harapkan segera menghentikan semua rencana pengembangan energi nuklir di Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya dan selanjutnya mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan sebagai kebijakan energi di Indonesia,” kata Direktur WALHI Kalbar, Anton P. Widjaya, Rabu (4/9/2019).

Menurut Anton, saat kesadaran negara-negara di dunia mulai meninggalkan penggunaan energi nuklir menuju ke energi terbarukan, maka diperlukan tempat untuk membuang sampah nuklir tersebut, dengan kampanye teknologi energi masa kini serta memiliki power besar dan murah.

Baca: Truk Terguling di Sukadana, Satu Orang Meninggal Dunia

Baca: UANG Rp 336 Juta Jerat Suryadman Gidot jadi Tersangka, Ini Kronologi Lengkap OTT KPK di Bengkayang

WALHI tidak mau Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah nuklir atau menjadikan Indonesia rawan bencana nuklir setelah Chernobyl dan Fukusima. 

Energi nuklir adalah energi yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup, karena memiliki faktor risiko kecelakaan yang sangat tinggi.

Sekali terjadi kecelakaan, maka dampak dan upaya pemulihannya memakan waktu sangat panjang.

"Hingga saat ini misalnya reaktor Chernobyl dan Fukushima belum berhasil dipulihkan bahkan unit di reaktor Fukushima masih ada yang belum dapat diakses,” tegasnya. 

Pernyataan disampaikan Direktur WALHI Kalbar merespon rencana kedatangan Presiden Joko Widodo pada Kamis (5/9/2019) besok di Pontianak, Kalimantan Barat. 

Beberapa waktu terakhir Ketua DPD RI dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanggal 16 Agustus 2019, menyerukan dukungannya atas rencana pembangunan PLTN di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Sebelumnya, dukungan terhadap rencana PLTN juga disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji dan Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.

“PLTN bukan sumber energi yang murah dan aman. Saat ini untuk menghadapi bencana Karhutla dan kabut asap saja pemerintah tidak mampu berbuat banyak. Apalagi nanti dalam menghadapi potensi bencana vatal PLTN,” tegas Anton.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved