LBH Pontianak Buka Posko Pengaduan Pantau Pilkades Serentak Kalbar

LBH Pontianak memberikan dukungan berupa akan membuka Posko Pengaduaan Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa serentak di Kalimantan Barat

LBH Pontianak Buka Posko Pengaduan Pantau Pilkades Serentak Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota LBH Pontianak saat berada di Posko Pengaduan Pelanggaran 

LBH Pontianak Buka Posko Pengaduan Pantau Pilkades Serentak Kalbar

PONTIANAK - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak memberikan perhatian untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) Serentak di Kalbar yang akan di laksanakan dalam waktu dekat.

Untuk sementara di ketahui di Kabupaten Kubu Raya terdapat 65 Desa, Kabupaten Sekadau terdapat 68 Desa, kabupaten Sanggau terdapat 68 Desa, Kabupaten Bangkayang terdapat 52 Desa dan Kabupaten Sambas terdapat 123 Desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak.

LBH Pontianak memberikan dukungan berupa akan membuka Posko Pengaduaan Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa serentak di Kalimantan Barat.

Koordinasi Posko Pengaduan Pelanggaran Pilkades Serentak Kalbar tahun 2019 Abdul Aziz, menuturkan ‎di bukanya posko ini karena di indikasikan akan banyak muncul persoalan-persoalan penyelenggaraannya nanti.

"Hal tersebut lantaran ‎belum direvisinya regulasi-regulasi terkait pilkades oleh pemda pasca putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Desa, selain itu juga tidak menutup kemungkinan panitia pemilihan kepala desa (PPKD) yang masih memiliki keterikatan dengan incumbent atau masih diisi oleh orangnya kepala desa atau titipan yang sebelumnya dan dalam pembentukan panitiannya pun terkesan tidak transparan dan tidak aspiratif,"ujarnya.

Dikatannya lagi," selain itu juga Pelaksanaan Pilkades ini tidak dianggarkannya biaya penyelenggaaraan oleh Pemda eperti yang terjadi di Bengkayang serta tidak menutup kemungkinan berpotensi akan pelanggaran saat di lakukannya rangkaian atau tahapan Pilkades,"kata Abdul Aziz.

Baca: Inilah Prakiraan Cuaca di Kabupaten Kapuas Hulu

Baca: Wakil Rakyat Kalbar Masuk Kepengurusan DPP PKB Periode 2019-2024

Baca: ZODIAK HARI INI - KESEHATAN Selasa 27 Agustus 2019, GEMINI Hadapi Tantangan, Beri Dirimu Ruang VIRGO

Sementara Penanggungjawab Posko Pengaduan Pelanggaran LBH Pontianak Suparman menambahkan kalau pihaknya ber tujuan dari pembukaan posko pengaduan tersebut semata-mata untuk melindungi hak-hak konstitusi masyarakat dalam berdemokrasi

"Dan untuk menampung segala bentuk pengaduan pelanggaran pilkades serentak dari sebelum pelaksanaan hingga setelah pelaksanaanya yang dilakukan peserta maupun penyelenggara."katanya.

Ia juga menuturkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 bahwa _calon kepala desa tidak harus berpenduduk setempat artinya siapapun boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala desa sepnjang memenuhi persyaratan yang telah disediakan Undang-undang.

"Namun faktanya pasca putusan MK tersebut oleh pemerintah daerah tidak difollow up cepat untuk merevisi regulasi regulasi terkait dengan syarat pencalonan kepala desa, regulasi tersebut sekarang masih berlaku dan dikawatirkan tetap dijadikan dalil oleh panitia pemilihan kepala desa untuk tidak meloloskan calon kepala desa yang bukan berasal dari penduduk setempat. "Katanya.

"Seharusnya Pemerintah Daerah lgsg merevisi regulasi tsb pasca putusan MK, tidak lagi harus menunggu pemilihan pilkades serentak akan dilaksanakan baru regulasi direvisi. Selanjutnya keberadaan Posko tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait adanya pelanggaran dalam berdemokrasi sehingga mampu mewujudkan pilkades yang kondusif, aspiratif dan demokratis, "kata Suparman.

Lanjutnya, LBH Pontianak selain memberikan imbauan kepada masyarakat turut bersama menjaga Kamtibmas dalam penyelenggaraan tahapan Pilkades, dan juga dengan telah di bukanya Posko Pengaduan Pelanggaran Pilakdes Kalbar, namun apa bila menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran untuk segera mengadukan pelanggaran tersebut kepada pihaknya.

"Ini ada tiga no HP anggota LBH Pontianak yang tergabung di Posko Pengaduan dan bisa dihubungi yakni
abdul Aziz, S.H. 081545335818, Ishaq, S.Pd. 089693407441, ‎Irmayanti. 089693509315, dan apabila mendesak kepada Pemerintah setempat untuk segera membuka posko pengaduan terkait dengan penyelenggaran Pilkades."pungkasnya.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update 

Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved