Konferensi Pers, Hadi Mulyono Upas Beberkan Aliran Dana Aspirasinya

Uang ini harus saya klarifikasi untuk apa saja, ini bukan untuk saya pribadi, ini untuk uang kebijakan.

Konferensi Pers, Hadi Mulyono Upas Beberkan Aliran Dana Aspirasinya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Hadi Mulyono Upas didampingi Istri saat menggelar konferensi pers di Mapolres Ketapang, Senin (19/8/2019). 

Konferensi Pers, Hadi Mulyono Upas Beberkan Aliran Dana Aspirasinya

KETAPANG - Tersangka kasus gratitifikasi dan penyalahgunaan wewenang, Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas mengaku kalau dana aspirasi dirinya pada tahun 2017-2018 lalu yang membuatnya tersandung kasus korupsi bukanlah murni miliknya sendiri. Ia pun menyebut nama Kepala Daerah di masa jabatan itu.

Hadi Mulyono Upas mengatakan kalau dana ABPD 2017 -2018 yang masuk lewat dana aspirasi miliknya itu sengaja dititipkan Kepala Daerah untuk membantu biaya kegiatan yang diluar kegiatan APBD ditahun tersebut sehingga uang dari persentase hasil proyek aspirasi tersebut dinamakan dana kebijakan daerah.

"Uang ini harus saya klarifikasi untuk apa saja, ini bukan untuk saya pribadi, ini untuk uang kebijakan. Ini langsung Bupati, karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa di kelola dalam APBD Ketapang," kata Hadi Mulyono Upas, Senin (19/8/2019).

Baca: Bupati Sambas Beraksi di Lapangan Hijau, Cetak Satu Gol dalam Pembukaan Turnamen Sepakbola Tekarang

Baca: Rayakan HUT RI, Desa Amboyo Inti Gelar Turnamen Sepak Bola

Hadi Mulyono Upas juga mengaku kalau dirinya hanya membatu dan dari dana tersebut  tidak mendapatkan apapun.

Hanya dana aspirasi dirinya sebagai anggota DPRD Ketapang pada saat itu diberi lebih oleh Kepala Daerah. 

Hadi Upas menjelaskan kalau dana APBD yang dititipkan melalui aspirasinya itu akhirnya diserahkan kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Ketapang.

Ia pun menyebut bahwa uang keuntungan dari proyek aspirasi yang diberikan pelaksana tersebut diserahkan kembali kepada kepala Daerah dengan beberapa tahap, bahkan sebagian diberikan secara langsung kepada Kepala Daerah saat itu.

“Catatan saya menyerahkan uang waktu Ketua Komisi ada yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ada saksi. Saya tidak mau menyerahkan begitu saja. Ada saksi waktu saya menyerahkan. Rata- rata menyerahkannya di Pemda, Kantor Bupati tapi dirumah bupati juga ada," akunya. 

"Ditambah lagi ada Rp 200 juta saya serahkan waktu yang terakhir ini, itu ada skalanya pengurus aspirasi, Rp 150 juta kontan, Rp 50 jutanya melalui cek,  dan hitunganya bisa ditelusuri. Saya tidak tahu masuk ke rekening siapa, tapi Bupati pernah terima langsung, Cuma saya tidak mau menyebutkan nama Bupatinya siapa ya,” imbuh Hadi Mulyono Upas 

Selain memberikan melalui Kepala Daerah, ia mengatakan bahwa sebagian dana tersebut juga diberikan kepada Bagian Keuangan Pemda, dengan beberapa tahap penyaluran, dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. 

Pada pemanggilan hari ini oleh Kejaksaan. Dirinya akan memberikan keterangan secara detail kemana saja dana tersebut disalurkan, karena menurutnya ia hanya sebagai korban dari kepentingan oknum tertentu.

“Dikeuangan pertama Rp 500 juta, kedua Rp 35 juta, berikutnya Rp 150 juta, bagian keuangan. Saya akan buka di Kejaksaan, apa bila pemerintah daerah dalam hal ini dimana saya menjalankan kebijakan tidak di backup, seolah-olah saya yang harus bertanggungjawab, sedangkan uangnya bukan untuk saya maka saya akan buka siapa-siapa yang menerima itu," pungkas Hadi Mulyono Upas.

Caption : 
 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "tribunpontia

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved