Dituduh Jual Beli Proyek, Hadi Mulyono Upas Akui Uang Dari Aspirasinya Untuk Dana Kebijakan Daerah
Mengenai adanya tuduhan jual beli proyek yang hingga mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 4 Miliar lebih pada tahun
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Madrosid
lihat foto
Dituduh Jual Beli Proyek, Hadi Mulayono Upas Akui Uang Dari Aspirasinya Untuk Dana Kebijakan Daerah
KETAPANG - Mengenai adanya tuduhan jual beli proyek yang hingga mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 4 Miliar lebih pada tahun anggaran 2017-2018 lalu, Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas mengaku kalau aspirasi tersebut bukanlah murni miliknya sendiri.
Ia pun menyebut nama Kepala Daerah di masa itu.
Hadi Upas mengatakan kalau dana ABPD 2017 -2018 yang masuk lewat dana aspirasi miliknya itu sengaja dititipkan Kepala Daerah untuk membantu biaya kegiatan yang diluar kegiatan APBD ditahun tersebut, sehingga uang dari persentase hasil proyek aspirasi tersebut dinamakan dana kebijakan daerah.
"Uang ini harus saya klarifikasi untuk apa saja, ini bukan untuk saya pribadi, ini untuk uang kebijakan. Ini langsung Bupati, karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa di kelola dalam APBD Ketapang," katanya, Senin (19/08/2019).
Baca: Dharma Pertiwi Daerah L Konsen Terhadap Ibu-ibu yang Miliki Bakat Kerajinan Tangan dan Pangan
Baca: 7 Cara Praktis agar Cepat Tidur, Makan-makanan Manis hingga Meditasi
Baca: Norhasanah Bahasan Berharap Produk UMKM Dapat Dikenal Lewat Gebyar Kartika Pertiwi
Lebih lanjut, ia menyebut kalau pemberian sesuatu baik berupa bingkisan atau amplop kepada pejabat tinggi tertentu yang datang berkunjung ke Ketapang menggunakan uang dana kebijakan daerah tersebut.
"Maaf omong termasuk pemeriksa keuangan, pemeriksa kebijakan daerah tidak mungkin tidak ada imbalan tertentu. Ada amplop, ada bingkisan tertentu, bingkisan itu apa lagi kalau tidak uang. Itu tidak mungkin pakai APBD, itu namanya kebijakan. Saya diminta untuk mengumpulkan uang itu, tapi bukan saya menyerahkan itu,” ungkapnya.
Dana titipan ini diakuinya, hanya untuk mengamankan dana kebijakan pimpinan dalam hal ini Bupati Ketapang. Dana titipan oleh Bupati dimasa itu diakuinya hanya diketahui oleh dirinya, Bupati dan bagian keuangan Pemda Ketapang saat itu.
“Hanya saya, Bupati dan Keuangan yang tahu, yang lain tidak. Uang itu melalui kegiatan proyek, saya serahkan, diluar pengaturan APBD, karena untuk memberikan bingkisan kepada setiap pejabat yang datang ke daerah ini, ataupun kegiatan yang sifatnya tidak formal maka tidak mungkin diambil dari kegiatan APBD, tidak dibenarkan," tandasnya.
