Bahas Anggaran Pilkada 2020, Ini Penjelasan KPU Kapuas Hulu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Ahmad Yani menyatakan kalau pihaknya kemarin, Rabu (14/8/2019)

Bahas Anggaran Pilkada 2020, Ini Penjelasan KPU Kapuas Hulu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Rapat pembahasan Anggaran Pilkada tahun 2020, di Ruangan Kerja Bupati Kapuas Hulu, yang dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kapuas Hulu dan PJ Sekda Kapuas hulu Sarbani, Rabu (14/8/2019). 

Bahas Anggaran Pilkada 2020, Ini Penjelasan KPU Kapuas Hulu

KAPUAS HULU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu, Ahmad Yani menyatakan kalau pihaknya kemarin, Rabu (14/8/2019) telah mempresentasikan Rencana Anggaran Biaya Pilkada 2020 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di Ruang Rapat Kerja Bupati.

"Hadir langsung Penjabat Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Sarbani untuk assesmen terkait dengan RAB Pilkada 2020 mendatang. Alhamdulillah proses assesmen berjalan lancar," ujarnya kepada wartawan, Kamis (15/8/2019).

Ahmad Yani menjelaskan, adapun yang di bahas dalam asessmen tersebut terkait dengan besaran RAB, dasar penyusunan RAB, dan komponen apa saja yang termuat dalam RAB yang diajukan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu.

"Kita ketahui bersama bahwa, sebelumnya bahwa kami telah mengusulkan anggaran untuk Pilkada 2020 sebesar 43 milyar. Dimana Dasar KPU mengusulkan anggaran tersebut anatara lain, UU no 10 tahu 2016 perubahan atas UU no 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota," ucapnya.

Baca: Atasi Balap Liar di Sukadana, Ini Langkah yang Akan Dilakukan Polisi

Baca: Kesebelasan Mali Sport Menjuarai Turnamen Sepak Bola PSSI Open Cup Balai Tahun 2019

Baca: LIVE TVOne Liga 2 Hari Ini : Persewar Vs Sulut United, Persatu Vs Madura FC, Persiba Vs Mitra Kukar

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri nomor 54 th 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilhan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD. Kemudian, keputusan KPU nomor 80/kpts/KPU/2017 ttg standar kebutuahn barang dan jasa.

"Keputusan KPU nomor 81/kpts/KPU/2017 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang dan jasa dan honorarium pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota," ujarnya.

Ahmad Yani menuturkan, bahwa surat menteri keuangan nomor S-118/MK.02/2016 tentang penetapan standar biaya honorarium tahapan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta tahapan pemilihan gubernur/bupati/walikota.

"Adapun porsi anggaran yang di susun dalam RAB adalah sebagai berikut 53% (23, 1 M) untuk belanja barang dan jasa sedangkan 47% (20,4 M) adalah untuk belanja honoraroium dan kelompok kerja. Sedangan pembagian berdasarkan peruntukan kami bagi menjadi 4 bagian, yaitu Operasional KPU Kabupaten/kota 19 % (8, 1 M), Pengadaan barang dan jasa 3% (1,5 M), Kampanye 13% (5, 4 M), dan Operainal PPK, PPS, KPPS dan PPDP 65 % (28, 4 M)," ucapnya.

Menurutnya, memang secara peruntukan lebih besar porsinya untuk badan penyelenggara (adhok), karena jumlahnya lebih banyak, ini di hitung berdasarkan jumlah kecamatan, jumlah desa dan jumlah TPS. "Total penyelenggara kita ada 9076 orang yang tersebar di 23 kecaman dan 282 desa/kelurahan," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved