Breaking News

Pemkot Singkawang Siapkan Anggaran Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Pontianak-Singkawang

"Kota ini akan menjadi kota menarik, terutama dalam konteks banyak sekali peninggalan sejarah, warisan budaya, dan kuliner," ujarnya.

KOMPAS.COM
ILUSTRASI 

Pemkot Singkawang Siapkan Anggaran Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Pontianak-Singkawang

SINGKAWANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang akan mulai menyiapkan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Pontianak-Singkawang.

Pertemuan dengan kepala Balai Jalan beberapa waktu yang lalu mengenai jalan tol Pontianak-Singkawang pun telah dilakukan karena Singkawang merupakan 'exit' tol.

"Mengenai hal ini juga akan dilakukan rapat lanjutan mengenai lahan yang terdampak atau yang akan dibebaskan," kata Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Selasa (13/8/2019).

Melalui rapat lanjutan akan diketahui berapa luas dan panjang lahan yang diperlukan.

Baca: Konsultan Rudi Sugiono Suyono Sebut Pembangunan Jalan Tol Mampu Tingkatkan Daya Saing Daerah

Baca: Pemprov Kalbar MoU Pembangunan Jalan Tol Bersama Pihak Malaysia

Baca: Agenda Gubernur Kalbar Hari Ini, MoU Pembangunan Jalan Tol

Apabila jalan tol Pontianak-Singkawang bisa terwujud, tentu akan mempermudah dan memperlancar perjalanan dari Pontianak-Singkawang.

Di mana saat ini Kota Singkawang lagi membenahi semua tempat-tempat wisata.

"Dengan kelancaran transportasi diharapkan Singkawang bisa menjadi salah satu kota tujuan wisata Indonesia," harapnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Abdul Malik Fadjar, mengatakan jika sudah banyak akses di Singkawang, seperti bandara dan jalan tol, pengunjung bisa langsung ke Singkawang dan tidak lagi transit di Pontianak.

"Sama halnya mau ke Borobudur dengan adanya bandara Kulon Progo maka tidak perlu lagi transit ke Yogya," katanya saat berkunjung ke Singkawang belum lama ini.

Dalam kunjungannya itu, dia juga menyatakan kagum dengan Kota Singkawang yang merupakan kota paling toleran di Indonesia.

"Kota ini akan menjadi kota menarik, terutama dalam konteks banyak sekali peninggalan sejarah, warisan budaya, dan kuliner," ujarnya.

Pastikan Biaya yang Diperlukan

Wakil Ketua DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra mengatakan wali kota sebagai kepala daerah harus lebih proaktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Perkembangan ke depan dinamikanya kuat. Orang akan berkompetisi memajukan daerahnya masing-masing di dalam peningkatan sumber daya manusia maupun kesejahteraan ekonomi.

"Untuk itu segala komunikasi harus terjalin dengan baik," katanya.

Pemkot Singkawang harus memastikan dengan jelas biaya yang diperlukan untuk melakukan suatu pembangunan.

Baca: Saksikan Pameran Rupa Bertajuk Lubang Tanam di Kong Cowboy Coffee Singkawang

Baca: Indeks Kepuasan Masyarakat Polres Singkawang Capai 91,66

Jumlah biaya yang diperlukan dalam pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah haruslah sama, sehingga tidak menjadi simpang siur.

Meski angka tersebut masih berupa prediksi, jangan sampai ada pertentangan antara pusat dan daerah.

Jangan sampai angka yang belum disepakati ini menjadi bumerang buat kita untuk menarik investor datang ke Kota Singkawang.

"Harus satu kata," tuturnya.

DPRD Kota Singkawang mendukung setiap pembangunan yang memberikan tingkat kesejahteraan pada masyarakat.

Namun Pemkot Singkawang harus memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat.

Kepala daerah harus melakukan momunikasi, konsentrasi dan komitmen dengan apa yang menjadi visi misinya.

"Pemimpin itu harus tahu apa yang menjadi visi misinya ini. Arahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja," ujar Sumberanto.

Solusi Tepat

Sekretaris Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Singkawang, Yoris Anes mengatakan pembangunan jalan tol Pontianak Singkawang memberikan warna baru tentang kemajuan Provinsi Kalbar yang mana pemerintah telah memikirkan jangka panjang kebutuhan masyarakat.

"Ini agar dapat memberikan kenyamanan dalam berkendaraan apalagi kita juga telah merasakan tingkat kemacetan yang semakin tinggi," katanya.

Ia menilai hal ini juga menimbulkan persepsi publik yang positif tentang informasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah sepakat tentang pembangunan jalan tol dari Pontianak hingga Singkawang.

Baca: BKSDA Singkawang Perkirakan Buaya Lebih dari Satu Ekor

Baca: Plh Sekda Harap Panitia Gandeng Perhotelan Sukseskan Singkawang Expo 2019

Hanya yang menjadikan catatan pihaknya secara khusus, jika nanti terlaksana pembangunan jalan tol ini, harapannya pemerintah tidak mengabaikan aspek sosial yang akan muncul dimasyarakat.

Pemerintah juga harus punya solusi yang tepat menangani permasalahan pembebasan lahan, kerusakan fasilitas umum saat proses pembangunan, kemacetan pada saat proses dan dampak kerusakan lingkungan pada saat pengerjaan proyek tersebut.

"Ini yang menjadi catatan kami secara khusus," ungkap Yoris. 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved