Caleg Tak Puas Penetapan Calon DPRD Terpilih, Bawaslu: Bisa Buat Laporan Ajukan Keberatan

Kami menunggu saja apa yang dapat mereka sampaikan, pada prinsipnya kami tidak boleh menolak,

Caleg Tak Puas Penetapan Calon DPRD Terpilih, Bawaslu: Bisa Buat Laporan Ajukan Keberatan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah 

Caleg Tak Puas Penetapan Calon DPRD Terpilih, Bawaslu:Bisa Buat Laporan Ajukan Keberatan

PONTIANAK - Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah mengungkapkan jika pelaksanaan rapat pleno terbuka KPU Kalbar untuk penetapan perolehan kursi dan calon terpilih telah sesuai mekanisme.

"Sepanjang yang kami lakukan pengawasan, ini tentu sebagaimana regulasinya, memang secara teknis KPU melaksanakan sebagaimana ditentukan perundang-undangan," jelas Ruhermansyah, Senin (12/8/2019).

Baca: Abai Cegah Karhutla, Pemkot Pontianak Segel Lahan Perusahaan Pengembang Perumahan

Ruhermansyah pun menjelaskan jika berdasarkan ketentuan perundang-undangan, jika memang faktanya saksi parpol tidak menandatangi tentu tidak menghambat atau tertegahnya pelaksaan rapat pleno.

"Memang kita lihat ada keberatan dari saksi Gerindra terkait dengan penetapan rekapitulasi ini dan apabila memang ada masih berkeberatan ya silahkan saja karena memang setiap warga negara Indonesia diberi ruang hak konstitional untuk nengajukan keberatan," jelas Ruhermansyah.

Mekanisme tersebut, lanjut dia, direkap ada form DC2 yang harus diisi oleh bersangkutan, yang tentunya akan disampaikan KPU Provinsi ke KPU RI.

Ruhermansyah mengungkapkan, jika memang ada keberatan selain dari mengisi form DC2, peserta pemilu juga diperbolehkan untuk melapor ke Bawaslu.

"Sekiranya yang keberatan menyampaikan laporan, apakah laporan ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI ya tentu prinsipnya kami tidak boleh menolak laporan, cuma mekanismenya kita proses lebih lanjut dan berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Ruhermansyah.

Pada intinya, kata Ruher, Bawaslu tentu mengawasi secara langsung pelaksanaan dan memandang KPU melaksanakan amar putusan MK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dipasal 91 PKPU nomor 4 tahun 2019 maka kewajiban KPU menindaklanjuti putusan MK dan KPU dalam melaksanakan putusan sebagaimana dibacakan dalam amar putusan untuk perkara nomor 154 yang diajukan Gerindra khususnya dapil 6 untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Kalbar.

Baca: Pimpin Rakor Penanggulangan Karhutla, Ini Pesan Gubernur Sutarmidji

Baca: VIDEO: Gubernur Sutarmidji Tegur Peserta Rapat Yang Tertawa

"Mereka mau menyampaikan laporan seperti apa, itu yang kami tunggu," imbuh Ruhermansyah.

Untuk pelaporan, lanjutnya, mekanisme diatur dalam peraturan Bawaslu, merujuk UU ada beberapa laporan, yakni dugaan pelanggaran administrasi, laporan pelanggaran tindak pidana pemilu dan permohonan sengketa.

"Kami menunggu saja apa yang dapat mereka sampaikan, pada prinsipnya kami tidak boleh menolak," ucap Ruhermansyah

Ketua Bawaslu dua periode ini pun mengungkapkan jika Bawaslu sulit untuk menafsirkan putusan MK serta menindaklanjuti karena pelaksana pemilu.

"Kami agak sulit untuk menafsirkan putusan MK, tapi yang pasti putusan kami sudah ditindaklanjuti oleh KPU, dan hasilnya sudah ada dalam berita acara, dan menjadi pertimbangan majelis hakim. Lebih lanjut kami tidak bisa melampai tafsiran MK. Karena KPU dan Bawaslu pelaksana UU dan putusan MK yang bersifat final dan mengikat," tukas Ruhermansyah.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved