Sutarmidji Harap Komisi Penyiaran Indonesia Jadi Komisi Independen Laksanakan Tupoksinya

Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengharapkan KPI Daerah Kalbar menjadi lembaga yang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Sutarmidji Harap Komisi Penyiaran Indonesia Jadi Komisi Independen Laksanakan Tupoksinya
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Penyerahan nota pelantikan pada komisioner KPID Kalbar yang baru saja dilantiknya, Jumat (9/8/2019). 

Sutarmidji Harap Komisi Penyiaran Indonesia Jadi Komisi Independen Laksanakan Tupoksinya

Citizen Reporter Humas Pemprov Kalbar, Rinto

PONTIANAK - Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengharapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Kalbar menjadi lembaga yang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selalu independen

"Saya harap, semoga KPID Kalbar bisa menjadi media komisi independen, yang betul-betul bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana Harapan ketika pembentukannya," harap Sutarmidji, Jumat (9/8), saat Melantik Komisioner KPID Kalbar Periode 2019-2022 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.

Kemudian, Midji meminta KPID Kalbar dalam keberadaan juga untuk rutin mensosialisasikan dengan kebeeadaannya.

"KPID Kalbar sudah ada, makanya saya lantik dan kita berikan ruang dan anggaran. Kalau KPID tak berada, kita tidak tak akan lantik dan berikan ruang dan anggaran," ingatnya.

Dikatakannya, pemerintah mengakui keberadaan KPID Kalbar, akan tetapi masyarakat masih tidak tahu apa itu KPID. Sekarang, yang penting masyarakat harus tahu tentang keberadaan KPID Kalbar.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tahu keberadaan KPI dan apa tugas pokok dan fungsi," ingatnya.

Baca: Jadi Sekolah Percontohan, SDN 03 Pontianak Perkuat Koordinasi Lewat Pemilihan Pengurus Komite

Baca: Ciptakan Kader Kreatif dan Inovatif, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPPNU Mempawah Gelar Makesta

Baca: Daud Yordan - Aekkawee Ternyata Mampu Cederai Daud Yordan Pada Duel di Thailand, Daud Punya Buktinya

Dengan masyarakat mengetahui keberadaan KPID Kalbar, dan Tupoksinya, maka masyarakat akan lebih paham dan memberikan masukan terhadap bentuk program di televisi yang memang sebenarnya tak pas untuk ditayangkan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo mengharapkan pelantikan Komisioner KPID Kalbar Periode 2019-2022 agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya.

"Ini proses politik, yang tidak terpilih harus ikhlas menerimanya. Proses ini tidak semata-mata proses politik tapi proses seleksi yang panjang. Saya yakin, yang terpilih dan dilantik ini adalah orang-orang yang tepat, dan ahlinya Ahli," kata Mulyo Hadi Purnomo.

Dikatakannya, setiap Provinsi memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah yang mengakui keberadaan KPID dan memberikan sporting berupa kesekretariatan, dan suport anggaran.

"KPID akan dengan tenang melaksanakan tugas-tugasnya," harapnya.

Disamping itu, KPI juga sangat diperlukan dalam era informasi dan keberadaan KPID di provinsi juga sungguh bermanfaat.

Penulis: Syahroni
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved