Hadiri Rakor Pengelolaan Aset dan Barang Daerah, Gubernur Sutarmidji Soroti Hal-hal Berikut

Rakor Pengelolaan Aset dan Barang Daerah, Midji Sebut Pejabat Dulu Bukan Memikirkan Manfaat Bagi Rakyat

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar Rapat Koordinasi Barang Milik Daerah se Provinsi Kalbar dan dihadiri langsung oleh pejabat dari pemerintah pusat dalam hal ini, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan para aparatur sipil negara sehingga mampu mengelola barang daerah.

Midji menegaskan, pemanfaatan uang dan memaksimalkan fungsi aset adalah hal yang paling penting.

"Hari ini kita melakukan rapat kordinasi untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran dan mengoptimalkan aset-aset daerah yang ada sehingga bisa memberikan pemasukan," ucap Sutarmidji saat diwawancarai di Hotel Mahkota, Kamis (1/8/2019).

Ia membahas dalam memaksimal pemanfaatan anggaran pengadaan barang setiap tahunnya harus mementingkan kepentingan masyrakat.

Baca: Gubernur Sutarmidji Kritik Cara Penganggaran Belanja Daerah, Minta Kedepankan Kepentingan Masyarakat

Baca: VIDEO: Gubernur Sutarmidji Dorong Pembangunan Jembatan di Penyeberangan Fery, Siap Bantu Pemkot

Selama ini, jajaran pemerintahan disebut Midji, selalu melihat dirinya sendiri, apa yang bisa didapat birokrat dari setiap belanja yang ada. Mereka tidak melihat apa yang harus diperoleh dan didapatkan masyarakrat.

Harusnya seorang pejabat berfikir bagaimana program dan belanja daerah yang dilakukan bisa membuat masyarakat hidup lebih sejahtera dan lebih nyaman.

"Jarang pejabat kita berfikir seperti itu, pola pikir yang salah dan mengutamakan apa yang didapat oleh birokrat membuat setiap tahunnya belanja pegawai dan belanja tidak langsung di pemerintahan selalu membengkak,"tegasnya.

Itu disebabkan para pegawai dan pejabat yang membuat program dan menyusun anggaran selalu memikirkan apa yang dirinya dapat dan tidak memikirkan dampak terhadap masyarakat.

"Saya berikan contoh, sewaktu saya jadi Gubernur Kalbar, hal pertama yang saya lakukan terkait anggaran adalah menanyakan pada Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah, Pak Samuel, berapa biaya perjalanan dinas selama satu tahun," ujarnya.

Baca: VIDEO: Gubernur Sutarmidji Wacanakan Duplikasi Jembatan Kapuas I di 2020, Tantang Pemkot Pontianak

Baca: Gubernur Sutarmidji Wacanakan 2020 Bangun Jembatan Baru di Pontianak, Hubungkan Timur-Selatan

Kala itu Kepala BPKPD menjawab setahun perjalanan dinas di provinsi mencapai Rp244 miliar.

"Begitu tahun anggaran 2019 dan menyusunnya di tahun 2018, saya tegaskan anggaran itu harus dijadikan Rp140 miliar dan Rp104 miliarnya kita alokasikan untuk memberikan beasiswa kepada 142 ribu anak SMA dan SMK negeri," tambahnya.

Kemudian dia tanya lagi pada Kadisdikbud, Suprianus apakah masih ada sisa anggaran Rp104 miliar itu, ia menjawab masih. Midji langsung minta dia belikan meubeler sekolah dan dapat 20 ribu set.

"Hal itu baru satu perjalanan dinas yang dilakukan efisiensi. Kemudian dari Rp140 miliar karena seluruh surat perjalanan dinas ditandatangani gubernur semua dan harusnya dua triwulan pertama harusnya Rp70 miliaran tapi saat ini nyatanya baru Rp30 miliaran yang terpakai," ucapnya.