Terkait Masalah Rehap Toilet di SD N 3 Pontianak, Dekan FKIP Untan Minta Semua Pihak Cari Solusi

Terkait Masalah Rehap Toilet di SD N 3 Pontianak, Dekan FKIP Untan Minta Semua Pihak Cari Solusi

PONTIANAK - Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Martono menanggapi masalah toilet di SD N 3 Pontianak agar kepala sekolah dan dinas pendidikan mencari solusi dan jangan saling menyalahkan.

Martono juga mengatakan hal ini bisa membahayakan keselamatan siswa yang menggunakan toilet tersebut. Mungkin sebagai solusi bisa menggunakan skala prioritas.

Ia mengatakan toilet juga sebagai sarana pendukung proses kegiatan pembelajaran dan diharapkan toilet sekolah layak digunakan.

"Kalau wc yang mau roboh paling tidak kepala sekolah bisa punya inisiatif untuk merehap wc itu yang terpenting untuk keamanan jangan sampai nanti membahayakan anak," ujarnya.

Ia mengatakan kepala sekolah juga bisa mengusulkan untuk perbaikan wc kepada pihak dinas terkait wc yang mau roboh.

"Pihak sekolah juga bisa memberdayakan orang tua masyarakat dengan cara biar masyarakat yang membangun untuk partisipasi . Itu salah satu solusi yang bisa dilakukan," ujarnya.

Tapi dengan syarat semuanya dikerjakan oleh masyarakat tanpa campur tangan kepala sekolah dan masyarakat yang mengerjakan. Namun kalau pemerintah bisa membangun lebih bagus .

Dalam UU Pendidikan, pendidikan bisa berjalan dengan adanya kerjasama antara masyarakat, pihak swasta.

"Karena memang penggunaan dana bos tidak boleh lebih dari 10 juta dan kepala sekolah harus mengusulkan ke dinas dan membuat rancangan dan memberikan bukti foto sehingga ada perhatian dinas untuk merehap," ujarnya.

Hal seperti ini sangat bahaya paling tidak dinas pendidikan segera mengecek keberadaan wc itu jangan sampai ada masalah.

"Hal seperti bisa jadi Walikota tidak tau. Kalau seperti itu penanganannya sudah melalui dinas.Tidak harus semua Walikota," ujarnya.

Ia mengatakn paling tidak perencanaan sudah ditindak lanjuti dengan matang sehingga konsep untuk perencanaan pembangunan dan kebersihn Wc kedepan lebih bagus.

"Terkait penggunaan dana pemerintah ini memang harus di usulkan dulu tahun ini dan anggarannya bisa diterima tahun depan artinya harus ada skala prioritas yang harus di perbaiki," ujarnya.

Ia mengaku memang dana pendidikan terbatas yaitu 20 persen sama dengan gaji tapi ada solusi yang bisa dilakukan yaitu menggunakan skala prioritas dan pemetaan mana yang di prioritaskan untuk pembangunan.

"Kalau memang bermasalah dan akan menimbulkan masalah akan lebih bahaya dan memang harus segera di bangun," ujarnya.

Menurutnya sekarang sudah di era keterbukaan jika mendengar pemberitaan seperti ini tidak harus saling menyalahkan apa lagi sampai melakukan pemecatan dan pemindahan kepsek.

"Yang jelas misalnya kepala sekolah sudah mengusulkan rehap wc tapi belum ada tindakan sebaiknya kepala sekolah juga harus bijak dan menunggu, tapi juga bisa melakukan sinergi dengan orang tua ," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam hal ini tidak harus ada pemecatan dan pemindahan karena memang sudah sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada.

"Memang kalau seperti kita tidak bisa saling menyalahkan dan cari jalan yang bijak untuk mencari solusi. Hal ini harus ditindak lanjuti karena memang membahayakan anak, tidak perlu saling menyalahkan dan harus dicarikan solusi.

Dari dinas tidak harus menyalahkan kepala sekolah itu tidak bijak dan kepala sekolah juga tidak harus menyalahkan dinas.

"Artinya sama-sama mencarikan solusi gimana agar jangan ada korban kalau sudah roboh nantinya. Mungkin tidak semua direhap tapi ada solusi sederhana agar lebih aman , dan terpenting airnya lancar dan bersih. Anak-anak juga tidak minta wc yang bagus," pungkasnya.