Minta Edi Kamtono Tegas, Sutarmidji: Segera Maksimalkan Duplikasi Jembatan Landak

Mengangkat pejabat itu harus terukur, jangan yang sudah tidak digunakan, sekarang kembali digunakan lagi

Minta Edi Kamtono Tegas, Sutarmidji: Segera Maksimalkan Duplikasi Jembatan Landak
TRIBUNPONTIANAK/YOUTUBE
Gubernur Sutarmidji 

Minta Edi Kamtono Tegas, Sutarmidji: Segera Maksimalkan Duplikasi Jembatan Landak

PONTIANAK - Proses pembangunan fisik Jembatan Landak II atau duplilasi sepenuhnya telah rampung sejak beberapa bulan lalu atau akhir April 2019, namun sampai saat ini jembatan yang menghubungkan Pontianak Utara dan Pontianak Timur belum juga beroperasi maksimal.

Belum beroperasi Jembatan Landak II mendapat respon dari Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang dinilai sangat merugikan masyarakat sendiri.

Ia menyayangkan belum beroperasi jembatan tersebut tak terlepas dari komitmen Pemkot Pontianak dalam membebaskan lahan untuk pembangunan jalan  penghubungnnya.

Pembangunan Jembatan Landak memang tak terlepas dari peranan Sutarmidji, kala masih menjabat Wali Kota Pontianak. Ia lah yang yang membuat komitmen pembangunan jembatan tersebut.

Baca: QL Cosmetic Make Up Competition Pontianak di Ayani Megamal Berlangsung Semarak

Baca: Peluncuran VIVO S1, Erafone Gelar Interactive Activity dan Promo Spesial

"Saya harap egera fungsikan jembatan landak II atau duplikasi itu. Jangan lama-lama lagi," ucap Midji saat diwawancarai, Jumat (26/7/2019).

Midji menjelaskan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan penghubung sudah diganti rugi sejak ia masih jadi wali kota dulu.

"Kan bangunan sudah dibebaskan, maka bongkar dan bawa eksavator bongkar jangan lama-lama lagi. Bongkarnye ja  lama Pemkot tu. Udahlah anggap saja tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka bongkar segera jangan lama-lama biar Jembatan Landak itu segera beroperasi," tegas Sutarmidji

Ia menjelaskan lokasi yang masih sengketa, harusnya dapat disiasati dengan pihak pengadilan. 

"Mereka (pemilik lahan)  semuenya waktu saye wali kota sudah sepakat semue dan harga sudah ada dari appraisal. Kalau ada persoalan hukum karena sengketa maka koordinasi dengan pengadilan bagaimana solusinya sehingga   tidak menghambat pembangunan kita," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved