Ombudsman Kalbar Dorong Dinas dan Pengusaha Optimalkan Standar Keselamatan Angkutan Air

Ombudsman RI perwakilan Kalbar melakulan Rapid Assessment (kajian cepat) terkait pelayanan publik transportasi angkutan sungai

Ombudsman Kalbar Dorong Dinas dan Pengusaha Optimalkan Standar Keselamatan Angkutan Air
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERRYANTO
Kegiatan FGD yang di gelar Ombudsman RI perwakilan Kalbar terkait pelayanan publik transportasi angkutan sungai yang ada di wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu raya, dan Kabupaten Kayong Utara, Jumat (19/7/2019) 

Ombudsman Kalbar Dorong Dinas dan Pengusaha Optimalkan Standar Keselamatan Angkutan Air

PONTIANAK - Dalam beberapa waktu terakhir, telah terjadi beberapa Kecelakaan transportasi angkutan sungai diwilayah Kalimantan Barat yang menimbulkan korban jiwa.

Melihat hal tersebut, pihak Ombudsman RI perwakilan Kalbar melakulan Rapid Assessment (kajian cepat) terkait pelayanan publik transportasi angkutan sungai yang ada di wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu raya, dan Kabupaten Kayong Utara.

Dalam Rapid assessment (kajian singkat) yang dilakukannya terdapat 3 penyimpangan yang terjadi pada usaha angkutan air di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Ketapang, yang mana dari hasil Rapid Assessment tersebut pihaknya pihaknya menggelar forum Groub Discussion bersmaa Dinas Perhubungan dan pihak pengusaha angkutan air.

Ridho Asisten Pencegahan Ombudsman RI perwakilan Kalbar mengatakan bahwa pihaknya banyak menemukan alat standar keselamatan yang tidak ada di setiap angkutan sungai, serta tidak adanya pemeriksaan petugas secara komperhensif kepada kapal yang akan berangkat.

Baca: 3 Penyimpangan yang ditemukan Ombudsman Terkait Pelayanan Publik Angkutan Sungai

Baca: Didukung DPR dan Ombudsman, Sistem Zonasi Pendidikan Segera Diatur Perpres

"Dari temuan kami, masih banyak alat standar keselamatan yang tidak tersedia di kapal - kapal angkutan sungai, kemudian pemeriksaan yang dilakukan petugas juga tidak komperhensif jadi masih banyak kapal - kapal yang tidak layak berangkat, tidak punya izin tapi di keluarkan izin,"katanya.

"selain itu Tidak ada himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan life jaket, life jaket hanya disimpan di sandaran kursi, sehinngga ketika kecelakaan tidak akan sempat terpakai,"imbuhnya.

Dari hasil FGD yang ada, ridho mengatakan bahwa saat ini pihak kementrian perhubungan tengah menyusun regulasi terkait keselamatan angkutan sungai.

Baca: Ombudsman Minta Orang Tua Yang Menemukan Kejanggalan Zonasi Datang Ke Kantor Dinas Pendidikan

Baca: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar Harap Tidak Ada Siswa Titipan Pada PPDB Tahun ini

"Pihak Kementerian saat ini sedang menyusun regulasi tentang keselamatan angkutan sungai, kemudian tata cara pemeriksaan angkutan sungai itu sendiri, regulasinya di tingkat kementrian, oleh sebab masih ada kekosongan regulasi yang belum ada, kami akan mendorong dinas perhubungan di Kabupaten dan Kota untuk tetap mengoptimalkan petugas yang ada dalam untuk melakukan pemeriksaan standar keselamatan dalam menerbitkan surat izin,"paparnya.

Pihaknya pun akan mensosialisasikan dan terus menghimbau kepada para pengusaha untuk melengkapi standar keselamatan angkutan.

"kami juga akan mensosialisasikan serta menghimbau kepada para pengusaha untuk melengkapi standar keselamatan, sepeti radio, Lifejaket, Lifebuoy, racun api, setidaknya meraka menyediakan Lifejaket dan Lifebuoy, yang merupakan standar keselamatan minimal yang bisa digunakan masyarakat,"tegasnya.

Penulis: Ferryanto
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved