Koordinator Tim KPK Kunjungi Sanggau, Monev Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

untuk Kabupaten Sanggau capaian semester satu mencapai 59 persen menempati urutan ke dua setelah Singkawang

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HENDRI CHORNELIUS
Koordinator tim KPK Tri Budi Rochmanto saat diwawancari awak media di Kantor Bupati Sanggau, Rabu (17/07/2019). 

Koordinator Tim KPK Kunjungi Sanggau, Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

SANGGAU - Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayayah Kalimantan Barat mendatangi Kabupaten Sanggau, Rabu (17/7/2019).

Kedatangan tim dipimpin Tri Budi Rochmanto.

Tim tersebut menggelar pertemuan dengan Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung Bupati Sanggau Paolus Hadi didampingi Wakil Bupati Yohanes Ontot, Pj Sekda Sanggau Kukuh Triyatmaka dan dihadiri sejumlah OPD di Sanggau.

Kegiatan berlangsung di aula kantor Bupati Sanggau.

Koordinator tim KPK, Tri Budi Rochmanto menyampaikan bahwa kedatangan KPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian rencana aksi pencegahan korupsi dan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Sanggau.

Baca: Gelar Fasilitasi Pembentukan Pokmas Peduli Bencana, Ini Harapan BPBD Sanggau

Baca: Kemarau Mulai Antisipasi Karhutla, Kapolres Sanggau: Kedepankan Pendekatan Preentif dan Preventif

"Ada delapan fokus area yang dimonitor dan dievaluasi, mulai dari perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola dana desa, manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah, "katanya ditemui usai menggelar pertemuan di Aula Kantor Bupati Sanggau, Rabu (17/7/2019).

Dikatakanya, untuk Kabupaten Sanggau capaian semester satu mencapai 59 persen menempati urutan ke dua setelah Singkawang.

"Jadi delapan fokus area ini ada sekitar 48 indikator yang harus terpenuhi. Jadi Sanggau untuk sementara di angka 59 persen,"ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkab Sanggau terus meningkatkan capaian hingga 75 persen. Dan tentu harus ditingkatkan.

"Target kami 75 persen, karena ada beberapa indikator yang rada sulit untuk dipenuhi karena jangka panjang,"tegasnya.

Baca: Berkapasitas untuk 211 Orang, Warga Binaan di Rutan Sanggau Berjumlah 407 Orang

Baca: Setiawan: Hingga Sepekan Terakhir belum Terdeteksi Titik Api di Wilayah Kodim 1204/Sanggau

Contohnya, lanjut dia, kapabilitas APIP terkait pemenuhan sumber daya APIP.

"Itukan terbatas, kebutuhannya berapa, faktanya berapa, nah ini memang harus lintas OPD dengan BKPSDM nya memenuhi ini sampai optimal,"jelasnya.

Selain itu, contoh selanjutnya adalah terkait beberapa hal, integrasi dari aplikasi perencanaan penanggaran di Kabupaten Sanggau yang juga sedang berproses, kemudian sertifikasi aset juga sedang berproses.

Untuk itulah, dimeminta hal-hal yang belum tercapai untuk segera dilaksanakan, misalnya, integrasi aplikasi perencanaan anggaran harus sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti.

"Karena memang salah satu potensi terjadinya korupsi di sektor perencanaan anggaran di APBD jika dokumen perencanaan tidak sesuai dengan penganggaran. Dokumen penganggaran tidak sesuai bisa jadi karena tadi, tidak terintegrasi. Jadi masih ada kesempatan untuk manual,"tegasnya.

Baca: Ini Harapan LSM Citra Hanura Pasca Kunker Pansus I DPRD Sanggau Ke Perumda Kabupaten Malang

Baca: Pansus I DPRD Sanggau Kunker ke Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, Ini Yang dibahas

Kemudian, terkait sertifikasi aset. Kita juga harus mengamankan aset-aset pemerintah daerah.

"Karena kami yakin semakin lama tidak dilakukan pengamanan kami khawatir aset-aset pemerintah daeeah akan hilang, ini juga yang perlu kita dorong,"tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan, apa saja yang menjadi catatan hari ini, kita harus bergerak terus.

"Tadi sudah saya garis bawahi dihadapan dia supaya kita pemda ini yang terkait OPD harus menjadi catatan-catatan yang menjadi komitmen kita. Kemudian lanjut Ontot, memasuki semester II ini, dari sisi persentase kita sudah cukup bagus, "katanya.

Dikatakanya, ini baru pertama kali digelar monitoring dan evaluasi dari KPK. Untuk itulah, Ontot meminta catatan-catatan ada harus segera ditindaklanjuti OPD.

"Seperti Aset, Bapenda, DPM-Pemdes termasuk juga BPKAD. Kita perbaiki secara sinergi, saya yakin dan percaya kita bisa. Kita optimis bisa, inikan pencegahan bukan penindakan. Kalau kita tidak jelas, kita konsultasi dengan dia, "pungkasnya. 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved