Sambas Masuki Usia 388, Mahasiswa Minta Tingkatkan Layanan Pelayanan Publik

Memasuki usia 388 Tahun, dan tepat 20 tahun pemindahan ibukota Sambas dari ibu kota lama yang ada di Singkawang.

Sambas Masuki Usia 388, Mahasiswa Minta Tingkatkan Layanan Pelayanan Publik
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pahmi Ardi mahasiswa Politik Negeri Sambas. (istimewa) 

Dimana pada penjelasan, dalam pasal 2 dalam UU tersebut bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh. Setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, dan cara yang sederhana.

"Kemudian di pasal berikutnya yaitu pasal 4 juga di jelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik berdasrkan UU No. 14 Tahun 2008 dan juga berhak mendapatkan salinan informasi tersebut," katanya.

"Di pasal berikutnya pasal 7 bahwa pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan. Dan di jelaskan pada pasal berikutnya yaitu pada pasal 9 bahwa informasi yang wajib di sebarkan dan di umumkan salah satunya adalah laporan keuangan," tegas Pahmi.

Akan tetapi, kenyataan justru sebaliknya. Pahmi mengatakan saat ini mahasiswa justru sulit untuk mengakses dan mendapatkan informasi terkait dengan hal itu.

"Namun bisa kita saksikan hari ini bagi beberap teman mahasiswa untuk meminta laporan keuangan kepada pemerintah daerah begitu sulit, di sisi lain mahaasiswa juga harus di tuntut untuk melakikan tri dharma perguruan tinggi. Dan harus melalui tahapan yang panjang, bahkan sulit untuk mendapatkan salinan dari informasi tersebut," ungkap Pahmi.

Oleh karenanya, ia ingin itu menjadi koreksi bagi pemerintah daerah agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

"Ini tentu perlu di evaluasi. Apalagi dalam UU sudah di jelaskan bahwa pemerintah harus transapran dan akuntabel terutama terhadap pengunaan keuangan," jelasnya.

"Oleh karena dengan umur sambas yang sudah semakin tua. Saya pikir penting untuk membangun birokrasi yang juga lebih maju di Sambas yang tentunya mendorong adanya badan khsusus yang memudahkan untuk meminta infromasi dan data berkaitan dengan informsi dsri pemerintah daerah," kata mantan Ketua BEM Politeknik Negeri Sambas itu.

Pahmi pun meminta, agar segala sesuatu yang berkaitan dengan proses akademik dan pendalaman keilmuan di sektor pelayanan publik agar bisa di mudahkan.

Untuk itu, ia meminta agar rasa saling curiga antar sesama di kurangi agar Kabupaten Sambas bisa jauh lebih maju kedepannya.

"Seminimalnya yang di laporkan dalam akses web pemerintah daerah. Namun juga melampirkan data yang lengkap dari setiap kinerja pemerintah dserah beserta SKPDnya. Sehingga memudahkan para peneliti untuk melakukan penelitian," tutupnya. (One)

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved