Edi R Kamtono Pastikan Tukin Tak Bebani APBD Kota, Rujukan dari Pemkot Bandung

"Kita tidak boleh asal. Banyak hal yang harus kita kaji dan persyaratan yang harus dipenuhi," ujar Wali Kota, Edi R Kamtono.

Edi R Kamtono Pastikan Tukin Tak Bebani APBD Kota, Rujukan dari Pemkot Bandung
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MIA MONICIA
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, saat diwawancarai, Rabu (10/7/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK,.CO.ID, TRIBUN - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memastikan kebijakan pemberikan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi para ASN di lingkungan Pemkot Pontianak tak akan mengganggu ploting belanja anggaran lain di dalam postur APBD tahun 2020 mendatang.

"Realisasi penggunaan tukin tidak akan menggangu peruntukan anggaran pembangunan lainya, kita tinggal memindahkan anggaran dari masing-masing OPD dan tinggal dikumpulkan," ujarnya, Senin (15/7/2019).

Kendati demikian, Edi juga menjelaskan bahwa penerapan tukin yang akan dilakukan pada tahun 2020 nanti, sejak saat ini tengah dalam pembahasan dan pengkajian lebih intensif karena penerapannya memerlukan aturan-aturan serta persyaratan yang harus dipenuhi.

"Kita tidak boleh asal. Banyak hal yang harus kita kaji dan persyaratan yang harus dipenuhi," ujarnya.

Baca: Kena Tikam Orang Tak Dikenal, Warga Jl Khatulistiwa Siantan Ini Luka Parah

Baca: Pencatatan Perkawinan Kolekktif Gratis, Pemkab Kubu Raya Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Baca: Buruh Bangunan Bobol Toko Ponsel di Pontim, Kerugian Korban Capai Puluhan Juta

Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa penerapan tukin sebagi upaya untuk memberikan tambahan penghasilan kepada para ASN yang didasari oleh kinerja bukan berdasarkan pada posisi dan jabatan. "Kita ingin memberikan penambahan berdasarkan kedisiplinan, serta hasil dari kinerja yang telah ditunaikan dengan baik," ujarnya.

"Sudah sewajarnyalah ASN yang telah bekerja dengan baik, profesional dan disiplin untuk mendapatkan pendapatan lebih," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro menuturkan, Kemenpan RB telah mengeluarkan Peraturan menteri yang mengatur tentang pemberian tukin kepada ASN tahun 2011 lalu.

Menurutnya meski telah terhitung ketinggalan, sehingga tidak ada salahnya jika Pemkot akan mulai memberlakukan Tukin pada tahun 2020 mendatang.

"Komitmen dari pak walikota bisa kita realiasasikan pada tahun 2020 nanti oleh karena itu kita membutuhkan persiapan yang cukup banyak," ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan rujukan dari beberapa kota yang selevel dengan Pemkot Pontianak, utamanya bagi pemkot yang telah menerapkan tukin.

Halaman
12
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved