Kementerian PANRB Dorong Daerah Susun Proses Bisnis

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong setiap pemerintah daerah

Kementerian PANRB Dorong Daerah Susun Proses Bisnis
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Suasana Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, di Kota Banjarmasin, Selasa (09/07/2019). 

Kementerian PANRB Dorong Daerah Susun Proses Bisnis

BANJARMASIN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong setiap pemerintah daerah untuk menyusun proses bisnis. Namun untuk yang sudah memiliki, diminta untuk menerapkan proses bisnis yang sudah disusun.

“Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, bagi instansi pemerintah yang sudah menyusun peta proses bisnis dapat segera menyesuaikan dengan peraturan ini,” ujar Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB T. Eddy Syah Putra dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, di Kota Banjarmasin, Selasa (09/07/2019) sesuai rilis yang diterima Tribunpontianak.co.id

Sejak reformasi birokrasi bergulir, telah diperkenalkan _tagline_ “organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran”, sebagai bentuk update dari “organisasi yang miskin struktur, tetapi kaya fungsi”. Perubahan paradigma tersebut sangatlah penting, untuk mengingatkan bahwa organisasi bersifat dinamis, tidak sekedar membentuk struktur, tetapi lebih dari itu mengelola proses dalam struktur tersebut, sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan.

Baca: TRIBUNWIKI: Daftar 11 Perda Inisiatif DPRD Kalbar 2018

Baca: Mgr. Agustinus Agus: Tanpa Pendidikan Sulit Mengembangkan Manusia

Baca: VIDEO: Festival Budaya Dayak ke-1 Kalimantan Barat di Ramin Bantang Bengkayang

Lebih lanjut dikatakan, peninjauan proses dalam struktur merupakan langkah fundamental dalam menghadapi era digitalisasi atau pemerintahan berbasis elektronik (e-government).

“Bisa dibayangkan, penerapan e-government akan mubazir tanpa adanya pengelolaan proses bisnis yang memadai. Yang akan terjadi hanyalah pemborosan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan penciptaan aplikasi yang duplikatif dan statis,” pungkasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Harris yang membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk melakukan perubahan struktur, sistem dan nilai dalam pemerintahan agar menjadi lebih baik, serta memaksimalkan peran birokrasi melalui pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Reformasi Birokrasi bukan menjadi kerja satu institusi saja, melainkan tugas semua instansi baik pusat ataupun daerah,” ujarnya.

Diharapkan melalui Sosialisasi Permen PANRB tentang proses bisnis ini, progres dan akselerasi perbaikan tata laksana birokrasi akan berjalan semakin baik. Selain itu upaya pencapaian visi misi daerah dapat semakin terukur, berjalan baik, terstruktur dan berjenjang. (*)

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved