Kata Hinca Hingga Deputi Kogasma Jawab Tudingan FKPD Partai Demokrat

Kata Hinca Hingga Deputi Kogasma Jawab Tudingan FKPD Partai Demokrat

PONTIANAK - Sekjend Partai Demokrat Hinca Pandjaitan XIII buka suara mengenai tudingan forum komunikasi pendiri dan deklarator (FKPD) Partai Demokrat, bahwa Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat merupakan lembaga ilegal karena di luar struktur partai.

Dalam rilis tertulis yang diterima Tribunpontianak.co.id, Hinca mengatakan tudingan tersebut keliru.

Kogasma menurutnya legal dan dibentuk untuk menghadapi Pilpres dan Pileg yang digelar berbarengan.

Karena pada saat yang sama, sejumlah survei menyebut bahwa elektabilitas Demokrat anjlok.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No.92/SK/DPP.PD/II/2018, lembaga Kogasma ini dibentuk oleh DPP Partai Demokrat sebagai respon atas kebutuhan partai dalam menyukseskan perjuangan menuju Pemilu 2019.

Baca: Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Singkawang Minta Kader Tak Saling Menyalahkan

Baca: Pengurus DPC Partai Demokrat Singkawang Tolak Kongres Luar Biasa Usulan GMPPD, Buat Pernyataan Sikap

Untuk itu, mengingat UU No.2/ 2011 tentang Partai Politik, AD/ ART Partai Demokrat serta Program Umum Partai Demokrat 2015-2020, maka Rapat Pengurus DPP Partai Demokrat pada tanggal 9 Februari 2018 menetapkan terbentuknya lembaga Kogasma.

Ia pun menerangkan, Statemen FKPD yang menyatakan bahwa pembentukan Kogasma Partai Demokrat tidak memberi dampak apapun adalah cara pandang yang misleading dan tidak tepat.

Lebih lanjut, beragam statemen dan manuver politik yang dilancarkan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat sesungguhnya merupakan masalah internal. Dan tentu tidak berdasar.

Untuk itu, demi kemaslahatan partai dan soliditas kader Partai Demokrat, pihaknya menempuh penegakan disiplin partai dengan cara-cara internal sebagaimana mekanisme partai yang berlaku untuk menangani dan menyelesaikan persoalan ini agar tidak berkembang menjadi perdebatan yang tidak produktif.

Sementara itu, Herzaky Mahendra Putra, Deputi Kogasma Partai Demokrat menambahkan, kalau gerakan segelintir kader itu, bagian dari usaha pihak luar yang berusaha mengganggu Partai Demokrat.

Baca: Bawaslu Nyatakan Laporan Partai Demokrat Dapil Kalbar 2 Tak Terbukti

Baca: Sidang Laporan Partai Demokrat Agenda Dengar Uraian Dugaan Pelanggaran

Ada pihak luar yang berusaha test the water, seberapa solid Partai Demokrat di bawah SBY dan pemimpin muda AHY.

Herzaky menegaskan, banyak pihak luar yang tidak senang Partai Demokrat tetap solid dan berhasil meraih suara 7,7 persen di Pileg 2019 lalu. Mereka berharapnya Demokrat hancur lebur dan gagal lolos ambang batas parlemen.

"Sejak 2013, memang ada gerakan secara sistematis dan masif, melalui media massa dan media sosial, yang berusaha menggerogoti dan menjatuhkan Partai Demokrat. Fitnah keji bolak-balik dilontarkan ke Demokrat, Pak SBY, bahkan pernah ke AHY," katanya.

"Di momen-momen besar, seperti Pileg 2014 dan 2019, serta Pilkada 2017 ketika AHY pertama kali masuk dunia politik, rongrongan dan fitnah ini semakin kencang. Masih ingat fitnah Asia Sentinel di 2018 lalu? Fitnahnya menggunakan media abal-abal yang berbasis di luar negeri," timpal putra Kalbar ini.

Ternyata, kata dia,usaha pihak luar itu sia-sia. Masyarakat masih banyak yang ingat dengan keberhasilan era presiden SBY dan merasakan manfaatnya.

Apalagi dengan pemimpin muda Partai Demokrat, AHY, selaku Komandan Kogasma, berhasil melakukan konsolidasi internal dan memimpin kader-kader berjuang di Pileg 2019 lalu sehingga perolehan suara Partai Demokrat di atas prediksi berbagai lembaga survei.

Baca: Erma Ranik Sampaikan Pidato Kekalahan Pileg 2019, Pastikan Partai Demokrat Tak Punya Kursi DPR RI

Baca: Partai Demokrat Sekadau Laporkan Kejanggalan Proses Pemilu 2019

Karena itu, lanjutnya, pihak luar ini mengubah taktiknya. Berusaha memecah belah dari dalam. Setelah bulan lalu menjadikan SBY sebagai sasaran, kali ini AHY yang dijadikan target.

"Sangat disayangkan kalau kemudian ada segelintir kader yang tidak sadar sudah jadi perpanjangan pihak luar untuk berusaha mengganggu Partai Demokrat," jelasnya.

Ia pun mengatakan, Para kader mendukung tindakan tegas terhadap segelintir oknum yang berusaha mengganggu kesolidan partai.

"Disiplin organisasi perlu ditegakkan. Kecil-kecil memang gerakannya, tapi namanya kerikil, kalau sudah di dalam sepatu, mengganggu juga. Jadi, harus dipindahkan atau dibuang," Demikian Herzaky mengakhiri

Untuk diketahui, Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat menyebut Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) merupakan lembaga ilegal dalam struktur partai. Kogasma saat ini dikomandoi putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FKPD Partai Demokrat, Subur Sembiring menyebut badan sayap tersebut tidak ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Sebelumnya, FKPD Partai Demokrat mendesak SBY mundur dari posisinya sebagai ketua umum. Salah satu anggota Forum Pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan menyebut, SBY gagal memimpin partai dengan melihat hasil Pemilu 2014 dan 2019.

Menurut dia, SBY tidak mampu mempertahankan perolehan suara Partai Demokrat pada 2009 sebesar 20,40 persen. Saat itu Demokrat keluar sebagai partai pemenang pemilu. (*/dho)