Dukung Penyediaan Rusun untuk Pegawai, Ini Harapan Herman Hofi pada Pemkot Pontianak
"Maka kedepan kita harapkan Pemkot membangun rusun dengan memikirkan peruntukannya,
Dukung Penyediaan Rusun untuk Pegawai, Ini Harapan Herman Hofi pada Pemkot Pontianak
PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar menyambut baik langkah Pemkot Pontianak yang memperuntukan rusun Jalan Nipah Kuning untuk para pegawai dilingkungan Pemkot khususnya pegawai rumah sakit hang tidak memiliki rumah.
Rusun yang ada di Jalan Nipah Kuning, ditegaslannya sangat bagus sekali dan Pemerintah Kota Pontianak sendiri kekurangan lahan. Maka pembangunan tidak mungkin lagi menyamping, tapi naik keatas karena keterbatasan lahan.
Namun dalam pembangunan Rusun ini harus benar-benar memperhatikan asas manfaatnya. Artinya jangan sampai rusun yang ada tidak bermanfaat dengan baik.
Baca: Pengurus HMI Ketapang Periode 2019-2020 Resmi Dilantik
Baca: Gelar Jalan Santai HUT Bhayangkara ke-73, Ini Pesan Kapolres Sekadau
Artinya rusun itu jangan terlalu kecil sehingga hanya bisa menampung keluarga kecil.
"Saya melihat kalau diperuntukan untuk pegawai memang baik, apalagi untuk pegawai rumah sakit. Namun apakah cukup pegawai yang sudah berkeluarga tinggal di Rusun tersebut," ucap Herman Hofi Munawar saat diwawancarai, Minggu (30/6/2019).
Ia menjelaskan rusun yang ada di Harapan Jaya misalnya itu sangat kecil, kalau keluarga dengan dua anak tidak representatif.
"Maka kedepan kita harapkan Pemkot membangun rusun dengan memikirkan peruntukannya," tegas Herman.
Dengan tipe 36 yang ada di Nipah Kuning memang ukuran standar, namun harus dikaji apakah cukup dan bisa memberikan hunian yang nyaman terhadap pegawai yang ada.
Sementara untuk Rusun Jalan Harapan Jaya, ia sangat sayangkan sekali. Pemerintah pusat dianggapnya sangat lamban melakukan penyerahan, sementara masyarakat sangat membutuhkan.
"Saya pikir ini harus segera dan kalau terlalu lama menjadi beban Pemkot Pontianak. Jadi beban pemkot itu terlalu tinggi kalau semakin lama penyerahan ini. Banyak yang akan dilakukan pembenahan nantinya," ujar Politisi PPP.
Ia berharap pemerintah pusat segera menyerahkan dan dinas terkait harus proaktif meminta penyerahan sehingga sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemkot dalam pengelolaannya.