Koalisi Jokowi-Maruf Amin Buka Peluang untuk Bergabung, Begini Respon Petinggi PAN, PKS dan PDIP

"Kita terus jalin komunikasi dengan TKN. Namun, kita juga jalin komunikasi dengan koalisi Prabowo-Sandi. Saya kira PAN akan sangat arif dan bijaksana dalam menyikapi berbagai pandangan, pilihan, dan suara yang kita dengar," tutur Eddy.

"Saya kira opsi (arah politik) sudah terlihat di depan mata, tinggal bagaimana kita mempertajam mana yang terbaik bagi PAN dan tujuannya adalah mendapatkan hasil elektoral terbaik selama lima tahun ke depan," sambungnya.

PKS : Oposisi Langkah Strategis

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera berpendapat bahwa satu langkah strategis yang harus dilakukan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019 yakni menjadi oposisi.

Menurut Mardani, keberadaan oposisi diperlukan agar proses demokrasi menjadi baik dan sehat.

"Saya tetap berpendapat satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah pilihan menjadi oposisi adalah baik dan sehat bagi demokrasi," ujar Mardani melalui pesan singkat dikutip Tribunpontianak.co.id dari Kompas.com, Jumat (28/06/2019).

Kendati demikian, saat ini PKS belum menentukan sikap secara resmi apakah akan tetap berada di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Mardani mengatakan sikap partainya dalam Koalisi akan ditentukan melalui musyawarah Majelis Syuro.

Namun, ia berharap PKS akan tetap menjadi oposisi pemerintah periode 2019-2024.

"Sikap PKS akan ditentukan Musyawarah Majelis Syuro. Tapi harapan saya istiqomah sebagai oposisi," tutur Mardani.

Demokrasi Sehat Perlu Oposisi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi yang sehat membutuhkan partai di luar pemerintahan sebagai oposisi dan penyeimbang.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya apakah koalisi pengusung Joko Widodo-Maruf Amin masih membuka ruang bagi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

"Berkaitan membangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang sehat membutuhkan adanya partai yang berada di pemerintahan, partai di luar pemerintahan, dan sekaligus partai yang punya kekuatan penyeimbang," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (27/06/2019).

"Sehingga akan terjadi check and balance. Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, oposisi yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara," ujar Hasto lagi.