Pilpres 2019
Gerindra Belum Putuskan Tetap Oposisi atau Koalisi ke Pemerintah, PAN Tunggu Putusan Sidang MK
Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kinerja partai selama 10 tahun menjadi oposisi.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jimmi Abraham
lihat foto
Gerindra Belum Putuskan Tetap Oposisi atau Koalisi ke Pemerintah, PAN Tunggu Putusan Sidang MK
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, hingga saat ini Gerindra belum memutuskan berada di koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.
Riza mengatakan, arah Partai Gerindra akan diputuskan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara sengketa Pilpres 2019.
"Sampai hari ini, kami belum memutuskan apakah Partai Gerindra akan oposisi atau koalisi (pemerintah), belum diputuskan. Nanti akan diputuskan setelah hasil MK. Kita hormati dulu hasil MK," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/06/2019).
Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kinerja partai selama 10 tahun menjadi oposisi.
Baca: Jadwal Sidang Putusan Sengketa Pilpres Dipercepat, Bambang Widjojanto: Itu Kewenangan MK, So What?
Baca: MK : Sidang Putusan Pilpres Maju ! Ini Respon KPU RI, TKN Jokowi - Maruf Amin & BPN Prabowo - Sandi
"Semuanya ada plus minusnya. Kami akan evaluasi 10 tahun kami di oposisi," ujar dia. Ia juga membantah adanya tawaran dari koalisi pemerintah agar Partai Gerindra bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Sejauh ini belum ada tawaran seperti itu. Tawaran itu kan baru disampaikan melalui media, Itu biasa," kata dia.
Riza mengatakan, tawaran yang sama juga akan dilakukan koalisi Prabowo-Sandiaga jika memenangi Pilpres 2019.
"Kami akan memberikan kesempatan kepada partai-partai pemerintah yang mendukung Pak Jokowi-Maruf untuk bergabung dengan kami," ujar Riza.
Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan, TKN tidak menutup kemungkinan bagi partai oposisi untuk bergabung dalam koalisi pemerintah.
Baca: Jadwal Sidang Putusan MK 27 Juni, Polri: 47 Ribu Personel Gabungan Siaga, Dahnil Anzar Imbau Hal Ini
Baca: Pastikan Prabowo - Sandiaga Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Dahnil Anzar Simanjuntak Ungkap Alasannya
Menurut Arsul, Partai Gerindra bahkan menjadi partai yang lebih dihormati oleh beberapa partai untuk masuk ke Koalisi Indonesia Kerja.
"Ada memang sebagian partai di KIK yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Kenapa? Karena Gerindra dianggap lawan kontestasi yang gentle yang menggunakan jalur sesuai UU untuk kontestasi," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (24/06/2019).
PAN Tentukan Arah Setelah Putusan MK
Partai Amanat Nasional (PAN) akan menentukan arah politik partai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan, arah politik partainya akan diumumkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar 1-2 bulan ke depan.
"Kami sudah mengkaji di internal PAN dan akan membahas tahapan yang lebih formal dalam Mukernas di satu hingga dua bulan ke depan. Di situlah PAN akan menentukan ke mana arah politik ke depan," ujar Eddy saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/06/2019).
Eddy mengatakan, hingga saat ini PAN masih berada di koalisi pengusung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
PAN akan menghormati apa pun putusan sengketa pilpres yang akan dijatuhkan MK.
Sebelum menentukan arah politik, PAN beserta parpol lain dalam Koalisi Adil Makmur akan menggelar koordinasi untuk menentukan kontrak politik.
"Tahun lalu saja, kami saat menentukan arah politik mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga itu, kami putuskan melalui mekanisme rapat. Setelah itu, PAN akan menggelar Mukernas," papar Eddy.
"Setelah putusan MK, nanti BPN akan mempertemukan partai koalisinya. Di situ ditentukan ke mana partai politik akan berhaluan ke mana, apakah masih ikut koalisi atau memilih jalannya sendiri-sendiri," lanjut dia.
Menurut Eddy, pertemuan dengan parpol koalisi, Gerindra, PKS, Demokrat, dan Berkarya adalah konsensus yang tepat untuk menentukan arah koalisi.
Untuk kontrak politik, kata Eddy, PAN berada di koalisi hingga Pemilu 2019 berakhir.
Oleh karena itu, pertemuan dengan seluruh parpol koalisi juga akan menentukan kontrak politik untuk Pemilu 2024. (Kompas.com)
Ikuti akun Instagram Tribun Pontianak:
