Pilpres 2019

Saksi Kubu 02 Asal Kalbar Blak-blakan di Sidang Sengketa Pilpres, Sebut Kotak Suara Dibawa ke Gereja

Karena penasaran, anggotanya berupaya masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, anggotanya mengaku melihat ada kotak suara yang sudah terbuka.

Saksi Kubu 02 Asal Kalbar Blak-blakan di Sidang Sengketa Pilpres, Sebut Kotak Suara Dibawa ke Gereja
Tribunnews/JEPRIMA
Empat saksi langsung dihadirkan kubu pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). Keempat saksi tersebut di antaranya adalah Listiani, Nur Latifah, Beti Kristiana dan Tri Hartanto. 

Tim kuasa hukum KPU mengajukan ahli untuk bersaksi di persidangan. Ahli pertama, yaitu Marsudi.

Marsudi merupakan ahli di bidang informasi teknologi (IT). "Kami mengajukan satu orang ahli, yaitu Bapak Profesor Ir Marsudi, ahli dalam bidang IT. Profesor pertama di Indonesia dan arsitek IT di KPU," kata Ali Nurdin.

Selain mengajukan Marsudi, tim hukum KPU turut mengajukan Saksi Ahli Administrasi Tata Negara Riawan Tjandra, namun, Riawan tidak dihadirkan ke persidangan.

"Riawan Candra kami ajukan dalam bentuk tulisan. Sudah kami ajukan di bawah (gedung MK, -red)" tambahnya.

Ali Nurdin mengatakan keputusan KPU tak menghadirkan saksi fakta adalah kembali kepada ketentuan peradilan, di mana dalam dalilnya saksi harus dapat membuktikan kesaksiannya.

Dalam pemberian keterangan saksi pihak Prabowo-Sandi sebagai Pemohon pada Rabu (19/6/2019) lalu menurut Ali tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada KPU sudah ditindaklanjuti secara baik oleh KPU.

Dalam kesaksiannya, Marsudi menjelaskan soal Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara)yang sering dipermasalahkan oleh kubu 02 selaku Pemohon.

Baca: Saksi BPN Prabowo - Sandiaga Uno Mengaku Diancam Bunuh, Hakim MK: Siapa yang Mengancam?

Situng, kata Marsudi, dirancang sebagai sarana transparansi penghitungan suara ke masyarakat, bukan sebagai sistem penghitungan suara. Selain itu, Situng juga bisa sebagai fungsi kontrol yang ditampilkan dalam laman.

"Saat dirancang, Situng memang tidak untuk sistem penghitungan suara. Dia dirancang tahun 2003 untuk sarana transparansi pada masyarakat supaya bisa melakukan fungsi kontrol," ucap Marsudi.

Marsudi menegaskan sangat sulit untuk merekayasa Situng yang dimiliki KPU. Marsudi memaparkan input C1 Situng bersifat langsung dari masing-masing TPS.

"Suara berjenjang itu selain dilakukan secara terbuka itu melalui jenjang mulai dari DA, DB, dan seterusnya," kata Marsudi.

Dia menjawab pertanyaan dari Ali Nurdin mengenai apakah kalau ada kesalahan selama proses Situng itu merupakan rekayasa untuk menetapkan pada rekapitulasi berjenjang.

Menurut Marsudi apabila mau merekayasa hasil penghitungan suara, maka seharusnya dilakukan pada tahap rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tempat pemungutan suara (TPS).

Pada sidang tersebut hakim konstitusi Suhartoyo menengahi perdebatan antara Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Maruf Amin Yusril Ihza Mahendra dengan anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Iwan Satriawan, mengenai audit forensik Komisi Pemilihan Umum pada sidang keempat sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6/2019).

Suhartoyo meminta masing-masing pihak untuk membuktikan dalil masing-masing pada persidangan.

Perdebatan itu berawal pada saat Yusril berbicara mengenai audit forensik yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga resmi.

Dia menyinggung seorang ahli dari kubu Prabowo-Sandi yang mengaku melakukan audit forensik kepada KPU.

"Kalau sesuatu terkait forensik, itu harus dilakukan institusi resmi. Saya agak khawatir karena kuasa hukum mengklaim menghadirkan seorang ahli dan ahli klaim melakukan audit forensik kepada KPU," kata Yusril.

Dia mencontohkan suatu penyidikan kasus pembunuhan. Untuk mencari bukti adanya kasus pembunuhan, maka dilakukan visum et repertum terhadap mayat.

Dalam hal ini, instansi Polri, selaku lembaga penegak hukum, bekerjasama dengan rumah sakit atau laboratorium Mabes Polri melakukan hal itu.

"Ini masalah serius. Kalau ahli ya ahli, tetapi kalau ahli melakukan forensik, siapa yang meminta? Apakah ada satu kasus bahwa KPU melakukan kejahatan sistematis," kata ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Anggota tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Iwan Satriawan mengatakan perorangan juga dapat melakukan audit forensik. Upaya itu dilakukan dalam rangka pengawasan dan keseimbangan.

Mendengar perdebatan dua orang itu, Suhartoyo menengahi. Menurut dia, apabila perdebatan tetap dilanjutkan maka akan berkelanjutan.

Untuk itu, dia meminta, agar masing-masing pihak memanfaatkan kesempatan membuktikan dalil masing-masing pihak berperkara.

"Diskusi ini bisa panjang mengingat masing-masing pihak sesungguhnya sudah diberi kesempatan membuktikan dalil-dalil. Terlepas dari sisi pandang masing-masing, pasti akan mengatakan ada kekurangan satu dengan lain. Sesungguhnya itu yang dalam sebuah media persidangan seperti ini karena kita merujuk speedy trial (peradilan cepat, -red)" kata Suhartoyo. (Tribun Network/dho/gle/the)

Editor: Marlen Sitinjak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved