Pilpres 2019

Sidang MK Jumat (21/6/2019), Tim Hukum Jokowi - Maruf Amin : Saksi Tidak Akan 15 orang, Mubazir

"Mungkin saksi tidak akan sebanyak 15 orang karena tidak ada lagi yang harus dibuktikan, 15 orang akan mubazir dan akan diulang-ulang," ujar Luhut

Sidang MK Jumat (21/6/2019), Tim Hukum Jokowi - Maruf Amin : Saksi Tidak Akan 15 orang, Mubazir
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketua tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan eksepsi dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Agenda persidangan adalah mendengar jawaban dari termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN), dan keterangan Bawaslu. 

Sementara itu, saksi ahli yang memberikan keterangannya melalui tulisan adalah Dr W Riawan Tjandra Sh MHum.

Baca: Sidang MK - Dirancang Tahun 2003, Marsudi: Sistem Situng KPU Masih Ada Kekurangan & Harus Diperbaiki

Baca: Saksi Ahli KPU Sebut Tak Ada Guna Rekayasa Situng, Marsudi Wahyu: Kesalahan Entri Bukan Kecurangan

Baca: Saksi Ahli KPU Marsudi: Kesalahan Situng Rugikan Jokowi & Prabowo, Tim Prabowo - Sandiaga Kecewa ?

Bagaimana persiapan Tim Hukum Jokowi-Maruf Amin untuk sidang Jumat (21/06/2019) ?

Anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Luhut Pangaribuan mengatakan belum ada keputusan berapa banyak saksi yang mereka hadirkan dalam sidang sengketa pilpres, besok.

Namun, Luhut memperkirakan jumlahnya tidak akan mencapai 15 orang.

"Mungkin saksi tidak akan sebanyak 15 orang karena tidak ada lagi yang harus dibuktikan, 15 orang akan mubazir dan akan diulang-ulang," ujar Luhut dikutip dari Kompas.com saat wawancara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (20/6/2019).

Luhut mengatakan, saksinya besok akan fokus mengomentari tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Adapun, nama-nama orang yang akan menjadi saksi sudah ada.

Namun tim hukum 01 masih menyeleksi agar bisa menghadirkan yang paling dibutuhkan.

"Karena sebenarnya yang menjawab itu kan KPU bukan pihak terkait tapi untuk menyakinkan perlu juga.

Walaupun kami melihat sudah tidak ada lagi yang bolong, gelap, dan semua sudah terang benderang," kata dia.

Majelis Hakim membatasi jumlah saksi dan ahli yang dibawa pemohon, termohon, dan pihak terkait dalam sengketa pilpres 2019.

Jumlahnya hanya 15 orang saksi dan 2 ahli. Besok, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan sengketa pilpres dengan agenda mendengar saksi dan ahli pihak termohon. 

Yuk, Follow Instagram Tribun Pontianak : 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved