Batalkan Status Perkawinan, Ini Syaratnya

Perlu disampaikan bahwa, pembatalan perkawinan adalah batalnya hubungan suami istri yang sesudah dilangsungkan melalui pernikahan

Batalkan Status Perkawinan, Ini Syaratnya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Kadis Dukcapil Pontianak,  Suparma.  

Batalkan Status Perkawinan, Ini Syaratnya
PONTIANAK - Bun, kalau mau mengajukan pembatalan status perkawinan, persyaratan dan surat-surat yang harus dipenuhi apa saja? Mohon info terima kasih sebelumnya.

08125748xxxx

Terima kasih juga atas pertanyaanya.

Perlu disampaikan bahwa, pembatalan perkawinan adalah batalnya hubungan suami istri yang sesudah dilangsungkan melalui pernikahan atau perkawinan secara hokum agama dan tercatat secara hukum Negara.

Dianggap batal, biasanya dikarenakan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pembatalan perkawinan (non muslim) wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Baca: PLN Upayakan Listrik Tetap Aman Hingga H+7 Lebaran

Baca: Selenggarakan Lomba Kaligrafi, ICMI Sintang Sinergikan Seni dan Intelektualitas

Baca: Antisipasi Radikalisme Anggota Sabhara Beri Imbauan Masyarakat

Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta Perkawinan.

Berdasarkan laporan dimaksud, Pejabat Pencatat Sipil mengeluarkan Surat Keterangan pembatalan Akta dan membuat catatan pinggir pembatalan Akta

Untuk persyaratannya, antara lain:

KK dan KTP suami istri

Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan

Untuk biaya pelaporan 0 sampai dengan 90 hari sejak tanggal di putuskan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Negeri tidak dipungut biaya alias gratis.

Namun, pelaporan lebih dari 90 hari setelah di putuskan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Negeri di kenakan sanksi keterlambatan sebesar Rp. 100 ribu berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012.

Suparma
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan dan Catatan Sipil Kota Pontianak

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved